Riza Patria: Halal-haram AstraZeneca DKI ikuti kebijakan pusat

Riza Patria: Halal-haram AstraZeneca DKI ikuti kebijakan pusat

Dokumentasi juru vaksin menyiapkan vaksin AstraZeneca sebelum diberikan kepada warga di Kecamatan Kota Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). Vaksin AstraZeneca perdana diberikan secara massal kepada sekitar 2.500 orang tokoh agama serta tokoh masyarakat Kabupaten Jombang yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Syaiful Arif

...mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait vaksin ya. Apapun vaksin yang disiapkan oleh pusat, kami akan menerimanya dan menggunakannya sebaik mungkin untuk masyarakat Jakarta...
Jakarta (ANTARA) - Di tengah masih berpolemiknya persoalan halal dan haram vaksin Covid-19 AstraZeneca, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut mereka mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait vaksin ya. Apapun vaksin yang disiapkan oleh pusat, kami akan menerimanya dan menggunakannya sebaik mungkin untuk masyarakat Jakarta," kata dia, di Balai Kota Jakarta, Senin malam.

Baca juga: Bio Farma distribusikan 70 ribu vial vaksin AstraZeneca

Tentu, lanjut dia, ada kekhawatiran di masyarakat namun dirinya meyakini pemerintah pusat tidak akan sembarangan dalam menentukan jenis vaksin hingga sumbernya, dengan melalui proses penelitian, pencermatan yang panjang.

"Dan apapun yang diputuskan, saya yakin itu lah yang terbaik yang harus kita laksanakan bersama-sama. Kalau soal kekhawatiran, namanya pemerinta tentu ingin warganya aman, selamat, sehat, jadi tentu ssemua sudah melalui proses kajian, penelitian, dan sebagainya," ujar dia.

Baca juga: MUI Jatim: Vaksinasi siang hari tidak batalkan puasa

"Semua instansi terkait pasti melakukan pengecekan, diskusi dengan para ahli, pakar, dan akhirnya apapun yang diputuskan itulah yang terbaik. Tugas kami tinggal melaksanakan vaksinasi di wilayah Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa vaksin AstraZeneca diperbolehkan untuk diberikan meski disebut haram karena mengandung enzim tripsin babi. Terlebih ketersediaan vaksin Corona halal disebut sangat terbatas sehingga bisa digunakan dalam keadaan darurat.

Baca juga: Wamenkes: AstraZeneca aman digunakan dan segera edar

"Ketentuan hukum yang pertama, vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena dalam proses tahap produksinya memanfaatkan enzim yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan," kata Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun N Sholeh.

Namun belakangan, pihak AstraZeneca membantah vaksin Corona mereka mengandung unsur babi. Disusul pernyataan vaksin yang sudah digunakan di sejumlah negara muslim seperti Arab Saudi hingga Kuwait.

Baca juga: Wapres tegaskan ketentuan vaksin bukan kehalalan melainkan kebolehan

"Kami menghargai yang disampaikan oleh MUI. Penting untuk dicatat bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca merupakan vaksin vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan," jelas AstraZeneca Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/3).

Hal tersebut sudah dikonfirmasi Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris yang menegaskan, semua tahapan produksi vaksin AstraZeneca tidak ada satupun yang memanfaatkan produk turunan babi.

Baca juga: WHO desak dunia tetap gunakan vaksin COVID AstraZeneca

"Semua tahapan proses produksinya, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya," lanjut AstraZeneca.

"Vaksin ini telah disetujui di lebih dari 70 negara termasuk Arab Saudi,UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair, dan Maroko dan banyak Dewan Islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin diperbolehkan untuk para muslim," tulis AstraZeneca.

Baca juga: Kehadiran vaksin AstraZeneca di negara-negara dengan mayoritas Muslim

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkes: Belum ada rencana vaksinasi tiga dosis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar