"Meskipun baru lima titik kamera pemantau atau CCTV (closed circuit television) yang disiapkan, kami berharap masyarakat lebih tertib dan patuh pada tata tertib berlalu lintas," kata Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma di sela-sela peresmian tilang elektronik di ruang Command Center Kominfo Kudus, Selasa.
Mulai hari ini (23/3), kata dia, sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Lokasi CCTV tersebut, di antaranya di Simpang Barongan, Simpang Sempalan, Persimpangan DPRD, Simpang Pentol, dan Simpang Tujuh.
Dengan teknologi modern tersebut, mempunyai kemampuan mendeteksi berbagi jenis pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda dua, menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, dan pelanggaraan batas kecepatan.
Baca juga: Kapolri pimpin peluncuran tilang elektronik nasional
Baca juga: Tilang elektronik, bukan penindakan biasa
Baca juga: Lemkapi: Tilang elektronik ubah wajah penegakan hukum jalan raya
Selain kamera ETLE, polisi juga menghadirkan inovasi KOPEK atau kamera portable penindakan pelanggaran kendaraan bermotor yang terpasang di helm kendaraan petugas patroli untuk memantau wilayah yang belum terpasang kamera ETLE.
"Petugas bisa merekam pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Polres kudus saat anggota lalu lintas melaksanakan patroli," ujarnya.
Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo menyambut baik pemberlakukan tilang elektronik tersebut, karena masih banyak pelanggaran ketika tidak ada petugas yang berpatroli. Hadirnya sistem tilang elektronik, tetap bisa menindak pelanggar tanpa harus ada kehadiran petugas di lapangan.
Ia berharap para pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus nantinya lebih tertib sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas maupun pungutan liar.
Kasatlantas Polres Kudus AKP Galuh Pandu Pandega Ferdiansah menambahkan teknis penilangannya, setelah tertangkap kamera CCTV melanggar tata tertib berlalu lintas, kemudian data diolah untuk diterbitkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas disertai foto pelanggar yang dikirim ke alamat pelanggar melalui PT Pos sesuai tanda nomor kendaraan bermotor.
"Jika pelanggar tidak melakukan konfirmasi selama 14 hari setelah surat diterima, STNK akan diblokir. Sebaliknya jika melakukan konfirmasi akan diberikan surat tilang. Pembayaran dendanya bisa melalui Bank BRI atau PT Pos atau mengikuti sidang di Pengadilan Negeri setempat," ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
