Ketua DPD RI: Impor beras bukan solusi di tengah panen petani daerah

Ketua DPD RI: Impor beras bukan solusi di tengah panen petani daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kelima kiri) bersama sejumlah senator serta Bupati Sumba Barat Daya dan jajaran forkopimpda berpose bersama sambil menunjukkan hasil panen padi dalam kegiatan panen perdana padi varietas nutri zinc di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, NTT, Selasa (23/3(ANTARA/HO-DPD RI)

Kupang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan kebijakan impor komoditi beras saat ini bukanlah solusi di tengah kondisi para petani di sejumlah daerah yang saat ini sedang memasuki massa panen.

"Impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi, terlebih petani di sejumlah daerah tengah memasuki masa panen," katanya saat hadir melakukan panen perdana padi varietas nutri zinc di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa (23/3) dalam rangka kunjungan kerja ke NTT.

LaNyalla hadir dilokasi panen padi bersama senator NTT Asyera RA Wundalero, senator Lampung Bustami Zainudin, serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bersama unsur forkopimda setempat.

Baca juga: DPD RI minta pemerintah buat sistem distribusi kendalikan harga cabai

Dalam kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur mengatakan impor beras bukanlah solusi karena selain para petani di sejumlah daerah di Tanah Air sedang memasuki massa panen, cadangan beras di gudang Bulog juga masih mencukupi.

"Masalah kita bukan kekurangan beras karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog juga masih mencukup," katanya.

Ia melanjutkan, "Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan mengatur supply chain yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok."

Untuk itu LaNyalla mengatakan mendukung langkah Bulog yang menjelaskan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini stok beras nasional.

Baca juga: DPD RI minta pemerintah jamin ketersediaan pupuk di Manggarai Barat

Menurutnya, persoalan persediaan beras harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

"Kebijakan ini sangat luas, mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani, apakah ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani," katanya.

Ia menambahan dalam tata niaga pangan dibutuhkan pula data yang konkret terkait ketersediaan dan kebutuhan komoditas. Selain itu juga data terkait pasokan dan permintaan, termasuk rantai distribusi komoditas.

"Di sini kita bicara supply chain management. Bagaimana memindahkan atau mendistribusikan hasil komoditas ke daerah atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil bukan dijawab dengan kebijakan impor," katanya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Update banjir bandang NTT : korban hilang menjadi 48 orang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar