tidak ada alasan pembenaran yang dapat menjadi dasar pemerintah untuk melakukan impor beras.Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menolak keras rencana pemerintah pusat mendatangkan 1 juta ton beras dari luar negeri.
Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin menyatakan rencana impor beras yang digagas Menteri Perdangangan Muhammad Lutfi itu melukai hati petani Indonesia termasuk petani di Sulteng.
"Selain merusak semangat untuk berdaulat di bidang pangan, kebijakan impor beras juga nyata-nyata bertentangan dengan semangat kemandirian pangan," ucapnya di Kota Palu, Rabu.
Ia menyatakan tidak ada alasan pembenaran yang dapat menjadi dasar pemerintah untuk melakukan impor beras.
Sebab mampir semua daerah di Indonesia termasuk di Sulteng memiliki persediaan beras dan cukup selama bulan suci Ramadan, bahkan cukup sampai Desember 2021, ujarnya.
Baca juga: Susi Pudjiastuti tak surut serukan tolak impor beras
Baca juga: Gubernur Khofifah tegaskan Jatim tidak perlu beras impor
Satu-satunya alasan, lanjut Nurdin, untuk memaksakan kebijakan impor beras adalah untuk memenuhi hasrat para pemodal dan cukong.
Oleh karena itu, kata dia, sangat beralasan jika rencana membuka pintu masuk beras impor ke Indonesia termasuk ke Sulteng mendapat penolakan.
"Kebijakan impor beras secara nyata bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur pertanian seperti penyedian lahan persawahan dan pembangunan irigasi,"terangnya.
Oleh sebab itu Muharram menyarankan pemerintah sebaiknya melakukan kampanye secara masif tentang penanaman bahan makanan selain beras yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang cepat seperti jagung dan umbi-umbian.
Ia yakin cara tersebut lebih efektif memenuhi persediaan bahan pangan cadangan warga tidak terkecuali di Sulteng daripada mengimpor beras.
Baca juga: Swasembada beras ini janganlah cepat berlalu
Baca juga: 5.000 ton beras asal Vietnam di Indramayu turun mutu
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2021
