Kata kuncinya cuma satu. Sinergi. Semua 'stakeholder' di Jatim harus bersatu dan sinergiSurabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan pemerintah memberikan empat dukungan dan kebijakan untuk memulihkan ekonomi daerah sedangkan saat ini hanya tinggal pemegang kebijakan di daerah memastikan implementasinya untuk mempercepat pemulihan.
“Sebenarnya, pemerintah pusat telah memberi empat dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah," katanya saat menjadi pembicara utama secara virtual dalam Musda XIV BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur di Surabaya, Rabu.
Senator asal Jawa Timur ini, mengatakan empat dukungan itu yang pertama memberikan relaksasi dari segi penyaluran Transfer Dana ke Daerah (TKDD).
"Ini artinya dipastikan akan lebih cepat dan fleksibel sehingga seharusnya tidak ada keterlambatan dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah daerah," tuturnya.
Kebijakan kedua memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD yang artinya daerah boleh melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan COVID-19.
"Yang ketiga, pemerintah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp3,3 triliun untuk sektor pariwisata, terutama untuk yang sangat terdampak. Seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pascapandemi," katanya.
Baca juga: Ketua DPD RI: Impor beras bukan solusi di tengah panen petani daerah
Keempat,mantan ketua Hipmi Jatim itu menyebut, kesiapan anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
"Hipmi bisa ikut terlibat memastikan UMKM di Jawa Timur mendapat akses dan manfaat dari kebijakan tersebut. Apalagi Hipmi sudah dipandang sebagai salah satu 'stakeholder' (pemangku kepentingan) dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi sehingga lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari kemarin mengundang Hipmi untuk terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, menambahkan saat Rapat Kerja Nasional Hipmi pada 5-7 Maret lalu, Hipmi sudah berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021.
“Lalu bagaimana implementasinya untuk mempercepat? Kata kuncinya cuma satu. Sinergi. Semua 'stakeholder' di Jatim harus bersatu dan sinergi, termasuk pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten kota se-Jatim,” ungkapnya.
Baca juga: LaNyalla: Perlu kebijakan tepat turunkan biaya produksi petani
La Nyalla pun optimistis bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka pintu untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di daerah itu, termasuk Hipmi Jatim.
"Jadi, sekali lagi saya sampaikan Hipmi Jawa Timur harus bersinergi dengan Pemprov Jatim, agar dapat mengakserelasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini. Hipmi harus proaktif. Jangan menunggu dipanggil atau diajak sama Bu Gubernur, tapi datangi, singsingkan lengan untuk siap bersama-sama," katanya.
Dalam kesempatan itu, La Nyalla juga menyampaikan harapannya agar Musyawarah Daerah Ke-14 Hipmi melahirkan pemimpin hebat.
"Musda Ke-14 Hipmi ini harus mampu menghadirkan pemimpin yang mampu meneruskan apa yang sudah dijalankan dan dicanangkan oleh kepengurusan sebelumnya. Sekaligus menghadapi tantangan yang lebih berat," katanya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, mengatakan Hipmi yang didirikan pada 10 Juni 1972 telah melahirkan ribuan pengusaha. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi pejabat, baik di lembaga tinggi negara maupun di kementerian dan badan.
Baca juga: Rois Maming Ketua HIPMI Jatim periode 2021-2024
Baca juga: Erick Thohir: Kini banyak pengusaha tumbuh bukan karena keberpihakan
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
