Butuh kebijakan turunan yang perlu dilakukan pada level daerah, karena sejauh ini memang ada ketidaksinkronan antara pusat dengan daerahJakarta (ANTARA) - Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai tingginya biaya logistik dan tumpang tindih regulasi bisa menjadi faktor utama penyebab terhambatnya investasi nasional.
“Efisiensi biaya logistik dan sinkronisasi regulasi antar kementerian dan antara pusat dan daerah perlu dilakukan agar daya saing investasi bisa meningkat,” kata Teuku Riefky, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih antar kementerian dan lembaga sejauh ini hanya akan menghambat investasi ke depan.
Bahkan kata Riefky, kehadiran Omnibus Law dan terbitnya sovereign wealth fund (SWF) belum bisa serta-merta memuluskan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Butuh kebijakan turunan yang perlu dilakukan pada level daerah, karena sejauh ini memang ada ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi ada delapan paket kebijakan, namun sejauh ini belum maksimal dalam menarik investasi. Masih butuh waktu,” ujarnya.
Baca juga: Apindo tekankan pentingnya iklim usaha yang baik untuk tarik investasi
Baca juga: Presiden harapkan insentif perpajakan dorong peningkatan investasi
Selain itu, faktor lain yang kerap jadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia adalah biaya tenaga kerja yang relatif mahal dan relatif minimnya aspek insentif investasi yang penentu dalam meningkatkan daya saing investasi nasional.
"Kepastian insentif investasi bukan hanya untuk mengundang investor baru saja, melainkan juga untuk memberikan perlakuan yang lebih baik bagi investor yang sudah menanamkan investasinya di Indonesia," kata Riefky.
International Monetary Fund (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga pernah menyatakan bahwa insentif investasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjamin ekosistem kemudahan berusaha.
Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperbaiki iklim investasi Indonesia mendapat apresiasi berbagai kalangan. Menurut Sri Mulyani, mahalnya biaya logistik Indonesia menjadi penyebab keengganan investor merealisasikan investasinya di Tanah Air.
Sebelumnya, pada Kamis (18/3), Sri Mulyani biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) nasional.
Persentase itu jauh di atas rata-rata biaya logistik di negara tetangga yang hanya sekitar 10 persen. Biaya logistik di Malaysia, misalnya, hanya 13 persen dari PDB.
"Kalau kita mau menjadi negara besar, ingin Indonesia maju, masyarakatnya sejahtera, ingin investasi datang ke sini, biaya logistik harus lebih kompetitif," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Kemenhub nilai ketersediaan kapal untuk efisienkan biaya logistik
Baca juga: Pemerintah berupaya tekan biaya logistik
Baca juga: DPR ingatkan potensi tingginya biaya logistik hasil panen food estate
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
