"Kita turut bersimpati terhadap Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang memperjuangkan nasibnya untuk diangkat menjadi PNS. Saya rasa wajar saja mereka menyampaikan aspirasinya, karena usulannya telah disetujui Presiden," kata LaNyalla melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin malam.
Menurut LaNyalla Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi pengangkatan tersebut, sehingga ia pun meminta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menindaklanjutinya.
Baca juga: Ketua DPD RI desak pemegang ATM pegawai honorer daerah lain ditangkap
Pernyataan tersebut merespons tuntutan massa PLKB yang disampaikan di depan Kantor Pusat BKKBN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (29/3).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan Presiden telah menginstruksikan kepada Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, untuk mempersiapkan 9.600 PLKB non-ASN sebagai pegawai tetap pemerintah saat Rakornas Bangga Kencana 2021, tepatnya pada 28 Januari.
"Presiden Jokowi juga pernah menjelaskan bahwa kita sangat membutuhkan tenaga penyuluh lapangan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Seperti yang disampaikannya pada saat setelah menerima vaksin Sinovac kedua di Istana. Oleh karena itu, kita meminta instruksi tersebut dijalankan, ditindaklanjuti," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu menambahkan jika permintaan itu telah disetujui oleh Presiden, maka tinggal pelaksanaan teknis sesuai dengan nomenklatur yang ada.
"Tenaga KB lapangan ini tersebar di seluruh penjuru desa. Dan mereka membutuhkan kejelasan. Jika teknis telah disiapkan, proses ini akan lebih cepat. Saya berharap nasib PLKB segera diberi kejelasan," katanya.
Baca juga: Ketua DPD berharap Bulog serap maksimal beras petani
Baca juga: Ketua DPD fasilitasi pertemuan suporter Malang dengan ketua umum PSSI
Baca juga: Ketua DPD RI siap bantu penambahan kuota PPPK guru madrasah
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
