Artikel

Peran UMKM keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah

Oleh Firman

Peran UMKM keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah

Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming serta para mantan ketua umum Hipmi. (ANTARA/Hipmi)

Banjarmasin (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo pernah mengemukakan bahwa Indonesia harus keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap dengan menggarisbawahi pembenahan pada persoalan infrastruktur, sumber daya manusia dan institusi.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga menyampaikan supaya masyarakat Indonesia cinta produk dalam negeri dengan membenci produk asing.

Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2019 PDB perkapita Indonesia adalah 4.136 dolar AS, sehingga masuk ke dalam kelas negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income.

Perlu waktu 26 tahun bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan di level ini setelah pertama kali masuk dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income) pada tahun 1993.
Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D, (ANTARA/Firman)


Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D, untuk melompat menjadi negara berpendapatan tinggi (high income) Indonesia harus melipatgandakan PDB perkapita sebanyak tiga kali lipat dari posisi sekarang.

Apakah Indonesia dapat mencapainya atau kah justru terperangkap dalam middle income trap?

Sebagai gambaran hanya sedikit negara berkembang yang mampu keluar dari middle income trap, seperti Singapura dan Korea Selatan. Sedangkan kebanyakan tingkat pendapatannya stagnan.

Dijelaskan Taqin, sapaan akrab Hidayatullah Muttaqin, persoalan mendasar dari negara-negara yang tidak mampu keluar dari middle income trap adalah ketidakmampuan negara tersebut menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang (long-run growth).

Hal ini berkaitan dengan lemahnya daya dukung suatu negara dalam menopang pertumbuhan jangka panjang mulai dari persoalan institusi atau kelembagaan yang tidak akuntabel, di mana korupsi masih merajalela dan mempengaruhi bagaimana regulasi dan kebijakan publik dihasilkan.

Kondisi ini salah satunya direfleksikan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat 102 dunia.

Kemudian persoalan kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah Indonesia adalah 8,9 tahun yang mengindikasikan mayoritas pendidikan tertinggi penduduk Indonesia adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat.

"Agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap, maka persoalan institusi dan SDM ini harus diperbaiki dengan serius," jelas master bidang ekonomi pembangunan jebolan Universitas Birmingham, Inggris itu.

Sebab tanpa dukungan dua faktor fundamental tersebut, maka Indonesia tidak dapat melakukan penguasaan teknologi dan penciptaan inovasi yang merupakan unsur penting untuk memperkuat industri manufaktur dan produktivitas ekonomi terlebih di era digital saat ini.

Kemudian produktivitas ekonomi Indonesia yang diukur dengan menggunakan Total Factor Productivity (TFP),  juga sangat rendah dan cenderung mengalami penurunan sepanjang waktu.

Merujuk data Asian Productivity Organization, di mana nilai TFP Indonesia pada tahun 2018 adalah 0,73. Sedangkan negara lain seperti China TFP-nya adalah 3,63, India 2,05, Singapura 1,55 dan Malaysia 1,13.

Sementara itu dalam kurun waktu 1990-2010, rata-rata pertumbuhan per tahun TFP Indonesia minus 1,3. Sedangkan dalam jangka 2010-2018 pertumbuhannya tetap minus 1,0.

"Kondisi ini cukup memprihatinkan dan berakibat produk Indonesia cenderung kalah bersaing baik di pasar domestik maupun di pasar global," bebernya.

Impor menjamur

Di pasar global meskipun 80 persen lebih ekspor Indonesia ditopang hasil industri tetapi sebagian besar merupakan produk dengan nilai tambah rendah dan berbasis sumber daya alam. Bahkan batubara dan minyak sawit (CPO) yang merupakan produk mentah masih menjadi andalan ekspor Indonesia.

Di pasar domestik produk dalam negeri menghadapi tekanan produk impor khususnya buatan China yang “murah meriah”.

Apalagi digitalisasi ekonomi tanpa disertai proteksi industri UMKM lokal melalui regulasi yang tepat, produk-produk konsumtif impor semakin menjamur.

Sebab masyarakat dapat dengan mudah melakukan impor langsung dari China hanya dengan berbelanja secara daring melalui aplikasi "marketplace".

Peran UMKM sejatinya sangat penting dalam perekonomian termasuk untuk mendukung agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap.

Hal ini berdasarkan fakta UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Artinya jika produktivitas industri yang dikerjakan UMKM mengalami peningkatan, maka dampaknya adalah bertambahnya pendapatan sebagian besar para pekerja di Indonesia.

Permasalahannya adalah hampir 50 persen UMKM Indonesia bergerak di sektor perdagangan bukan industri pengolahan.

"Struktur sektor kegiatan ekonomi UMKM ini jika tidak diubah akan menyebabkan tertinggalnya peran UMKM dalam mendorong produktivitas industri dalam negeri dalam menghasilkan produk baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor," paparnya.

Sebab UMKM yang menumpuk di sektor perdagangan tidak menciptakan nilai tambah. Yang terburuk adalah jika tidak diantisipasi, perkembangan UMKM di sektor perdagangan justru dapat mendorong impor barang konsumtif dari China dan mematikan industri UMKM lokal.

"Artinya kondisi ini justru bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi agar kita mencintai dan menggunakan produk dalam negeri," tandas ekonom yang memperoleh pendidikan non gelar dari The Hague Academy for Local Governance di Den Haag, Belanda pada tahun 2014 itu.

Tantangan

Presiden Jokowi dalam satu pertemuan di Istana Kepresidenan dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming serta para mantan ketua umum Hipmi dari masa ke masa menantang Hipmi membuat strategi pembangunan ekonomi nasional menuju negara maju di usia Hipmi yang ke-50 tahun pada 10 Juni 2022.

Menurut Mardani, peningkatan iklim investasi sangat penting dalam mendongkrak perekonomian Indonesia, sehingga punya potensi besar keluar dari jebatan negara berpendapatan menengah.

Hipmi juga mendorong pembangunan industri sebagaimana langkah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2020-2024, dimana pembangunan kawasan industri terus gencar dilakukan pemerintah.

"Industrialisasi kedepan harus memanfaatkan sumber daya alam agar nilai tambahnya dapat digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," jelas CEO PT Batulicin Enam Sembilan Group dan PT Maming Enam Sembilan itu.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming. (ANTARA/Hipmi)


Sedangkan dalam upaya terus memajukan sektor UMKM yang notabene mayoritas anggota Hipmi tersebar di seluruh penjuru nusantara, Mardani mengungkapkan kerja sama dengan perbankan dapat menopang kemudahan ekspansi melalui kredit pembiayaan dan sebagainya.

Yang terbaru, Hipmi bersepakat dengan Bank Bjb untuk pemberian fasilitas kredit produktif kepada anggota dan mitra binaan Hipmi.

Harapannya, para pengusaha muda atau pemula dapat mengintensifikasi potensi perekonomian daerah untuk kemanjuan UMKM.

Apa yang dihasilkan UMKM tentunya menjadi produk dalam negeri yang digunakan masyarakat Indonesia.

Pada gilirannya, ekonomi daerah maju dan mendorong perekonomian secara nasional, sehingga dampaknya gerbang menuju negara maju semakin terbuka lebar.

Oleh Firman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bangkit dari pandemi dengan parsel produk UMKM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar