RSBI Untuk Prestasi Atau Gengsi

RSBI Untuk Prestasi Atau Gengsi

Seorang guru sebuah sekolah berstatus RSBI sedang memandu muridnya menggunakan laptop. (ist)

Palu (ANTARA News) - Ada yang histeris, ada yang meraung dan ada pula yang hanya terdiam seribu bahasa.

Sementara yang lain tidak dapat mengekspresikan kegembiraannya di tengah-tengah rekannya yang sebagian besar dinyatakan harus mengulang ujian nasional.

Begitu pemandangan di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) favorit dan berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Kota Palu saat pengumuman hasil ujian nasional (UN) 2010 beberapa waktu lalu.

Hasilnya sangat mengejutkan semua pihak di sekolah terkenal itu karena persentase kelulusan hanya sekitar 25 persen, anjlok dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 90 persen.

Pemandangan yang sama terlihat di sebuah SMU yang mulai 2009 melaksanakan RSBI secara penuh, namun persentase kelulusannya anjlok dari 98 persen tahun 2009 menjadi hanya 69 persen tahun ini.

Banyak alasan yang dikemukakan pihak sekolah terhadap kemerosotan angka kelulusan itu, seperti banyak anak didik yang tertipu dengan pesan singkat telepon genggam dan foto copy jawaban soal UN palsu sampai tim pemeriksa yang dinilai tidak teliti dalam memeriksa hasil ujian anak-anak.

Data Dinas Pendidikan Nasional Kota Palu mencatat persentase kelulusan UN sekolah-sekolah lanjutan atas favorit dan berstatus RSBI rata-rata turun dibanding tahun sebelumnya dan kali ini tidak ada RSBI yang meluluskan siswanya 100 persen saat pengumuman pertama hasil UN.

Ini menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan kualitas sekolah-sekolah berstatus RSBI itu.

Mereka berharap, RSBI akan menjadi pelopor dan contoh dalam menghasilkan pengumuman hasil UN, namun ternyata kenyataan berkata lain.

"Kalau demikian hasilnya, maka sulit kita membedakan mana sekolah RSBI dan mana yang tidak, karena justru sekolah yang belum berstatus RSBI bisa meluluskan siswanya 100 persen dalam UN," kata Prof Dr Juraid, Mhum, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Tengah.

Ujian nasional memang tidak bisa dijadikan tolok ukur satu-satunya untuk menilai kualitas RSBI, namun hasil UN ini akan menjadi indikator pertama dan paling kelihatan di mata masyarakat untuk mengukur kualitas pendidikan.

"Jika UN saja siswa tidak bisa lulus, bagaimana mereka mau lulus dalam tes masuk perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti UI, ITB, UGM atau Unhas?," ujar Eddy Frijot, orang seorang siswa yang baru lolos masuk SMA Negeri 2, SMU negeri satu-satunya berstatus RSBI penuh di Kota Palu.

Ia berharap sekolah ini tidak hanya memelihara gengsi sebagai sekolah favorit dan pelaksana RSBI secara penuh dalam dua tahun terakhir, tetapi benar-benar membenahi sistim pendidikannya untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kualifikasi sekolah berstandar internasional.

"Kita berharap banyak pada RSBI, karena itu kita juga siap untuk membayar dan berkorban lebih banyak dibanding sekolah-sekolah lain demi kualitas pendidikan anak-anak kami," ujarnya.

Eddy menambahkan, sekolah RSBI meminta dana lebih besar dibanding sekolah lainnya dari orang tua siswa, maka sekolah seharusnya memberi yang lebih kepada anak-anak.


Evaluasi menyeluruh

Melorotnya angka kelulusan siswa pada pengumuman ujian nasional utama itu membuat Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RSBI mulai dari penerimaan siswa baru, sistim pembelajaran, sarana-prasarana, fasilitas, tenaga kependidikan, administrasi dan keuangan sampai aspek manajerial seorang kepala sekolah.

"Kita akan evaluasi menyeluruh supaya RSBI tampil sebagaimana seharusnya. Berbagai kekurangan yang dimiliki akan kita benahi secara bertahap dan dipercepat serta terencana dan berlangsung secara kontinyu," kata Kadis Dikda Sulteng Abubakar Almahdali usai bertemu dengan semua kepala sekolah RSBI di Sulteng Senin (7/6)

Dalam pertemuan itu disepakati adanya forum kepala-kepala RSBI yang secara rutin melakukan pertemuan setiap bulan dengan dihadiri pakar-pakar pendidikan dan Dewan Pendidikan Daerah untuk membicarakan berbagai masalah dibelantara RSBI tersebut.

Mulai tahun 2010 ini, pengelolaan RSBI di Sulawesi Tengah sepenuhnya ditarik dari Dinas Diknas kabupaten/kota ke Dinas Dikda Sulteng sesuai amanat PP No.38 tahun 2007 tentang pembagian wewenang pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam bidang pendidikan.

Ada 10 sekolah berstatus RSBI di Sulawesi Tengah yakni SMA Negeri 1, SMAN 2, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 2, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Al-Azhar yang semuanya di Kota Palu, serta SMP Negeri 1 dan 2 Luwuk di Kabupaten Banggai. Dua sekolah yang disetarakan RSBI adalah SMA dan SMP Madani Palu.

Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Tengah Prof Dr M Juraid MHum menilai belum satu pun sekolah RSBI daerah ini yang memenuhi syarat teknis dan nonteknis sesuai ketentuan RSBI yang ditetapkan.

"Banyak aspek yang harus dibenahi seperti sarana dan prasarana, tenaga guru dan metode pembelajaran. Aspek tersebut belum sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk sebuah RSBI," katanya.

Ia mencontohkan soal guru yang dituntut menguasai bahasa Inggris dan harus dapat mengajar dengan bahasa internasional tersebut. Akan tetapi guru seperti itu masih langka di semua RSBI, belum lagi siswanya yang kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris.

"Guru yang bisa berbahasa Inggris di RSBI rata-rata baru guru bahasa Inggris saja, apalagi siswa. Bagaimana sekolah itu mau memenuhi syarat penggunaan bahasa Inggris dalam kelas kalau jumlah guru ang bisa berbahasa Inggris hanya sedikit," ujarnya.

Dalam satu sekolah berstatus RSBI, guru yang seharusnya mengajar dengan bahasa Inggris tetapi menerapkannya dengan bahasa Indonesia, harus didenda.

Kalau kalau nanti sekolah itu sudah berstatus sekolah berstandar internasional maka semua kegiatan belajar mengajar harus menggunakan bahasa Inggris dan memiliki dua bahasa asing lain sebagai pilihan.

Menurut guru besar FKIP Universitas Tadulako Palu itu, kekurangan juga masih dialami dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, jumlah tenaga pengajar dan kesejahteraan mereka yang masih rendah, serta sistim pembelajaran yang masih jauh dari harapan.

Siswa di sekolah berstatus RSBI tidak boleh membawa pulang tugas-tugas sekola di rumah sebagai PR karena di rumah siswa hanya untuk kegiatan nonsekolah seperti bermain dan membangun hubungan sosial, watak dan akhlak," katanya.

"Karena keterbatasan-keterbatasan inilah sehingga sampai saat ini masih sulit untuk membedakan mana sekolah berstatus RSBI dan mana sekolah biasa karena penyelenggaraan pendidikannya masih relatif sama," ujarnya.

Akan tetapi, kata Juraid, RSBI di Sulteng perlu dipertahankan karena sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, namun harus disertai perbaikan yang konsisten dan kontinyu dalam berbagai aspek termasuk pemilihan kepala sekolah yang memiliki kemapuan manajerial yang baik.

"Pemilihan kepala sekolah RSBI tidak boleh politis. Jangan karena seseorang adalah kerabat kepala daerah, maka terus dipertahankan meski manajemennya kacau. Kepala sekolah RSBI harus orang profesional sehingga seleksinya juga harus ketat yakni melewati proses uji kelayakan dan kepatutan," ungkap Juraid.

Sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi RSBI juga masih cukup banyak, baik negeri maupun swasta.

Sejumlah sekolah harus digenjot untuk menjadi RSBI dan yang sudah RSBI secepatnya menjadi SBI.

Harapan masyarakat pada RSBI cukup tinggi, karena itu sekolah-sekolah RSBI harus terus dievaluasi dan dikelola secara profesional dan transparan. (R007/K004)

Oleh Oleh Rolex Malah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010

Kilas Balik 2019 - Desember: Dari prestasi Indonesia di SEA Games 2019 hingga peresmian tol pertama Kalimantan

Komentar