BKKBN Sulsel siap mendata 2,3 juta Kepala Keluarga

BKKBN Sulsel siap mendata 2,3 juta Kepala Keluarga

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani dan Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman disela Pendataan Keluarga Tahun 2021. ANTARA/HO/Humas BKKBN Sulsel.

Makassar (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan siap mendata sekitar 2,3 juta Kepala Keluarga yang tersebar di 23 kabupaten/kota di daerah ini.

“Khusus di Sulsel, ditargetkan akan mendata sebanyak 2.340.658 KK yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan melibatkan 17.723 kader pendata yang akan datang dari rumah ke rumah mendata," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani disela pendataan keluarga Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rujab Gubernur Sulsel di Makassar, Kamis.

Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2021 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sulsel. Pendataan yang dilakukan para kader akan memperhatikan protokol kesehatan 3M untuk mencegah penularan COVID-19 di lapangan.

Pendataan Keluarga dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Awalnya akan dilaksanakan pada 2020, namun akibat pandemi COVID-19 baru terlaksana pada tahun 2021 meski dalam kondisi berbeda.

Baca juga: Pendataan Keluarga di Yogyakarta gunakan "smartphone"

Baca juga: BKKBN apresiasi Kubu Raya dengan aplikasi Geoportal WebGis


Andi Rita menyebutkan pendataan keluarga dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung oleh kader pendata dan dikoordinasi langsung oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau perangkat Desa/Kelurahan setempat dengan menggunakan formulir untuk daerah yang sulit jaringan internet dan aplikasi di telepon pintar.

“Hasil pendataan keluarga ini, nantinya akan memberikan informasi terkait indeks pembangunan keluarga yang menghasilkan profil pasangan usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan Pendataan Keluarga," ujarnya.

Andi Rita menambahkan pendataan ini bukan hanya milik BKKBN akan tetapi data yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setempat dalam Menyusun rencana pembangunan manusia di suatu daerah.

“PK 2021 akan memberikan informasi keluarga secara lengkap, termasuk informasi sensitif seperti data penghasilan rumah tangga, informasi jenis pekerjaan secara mendetail yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Pada kesempatan itu, Andi Ritamariani juga mengimbau kepada seluruh keluarga untuk meluangkan waktu menerima kader pendata yang datang dan pastikan setiap keluarga terdata, jika belum harap segera melapor ke posko pendataan keluarga yang ada di wilayah masing-masing.

"Data tersebut menjadi alat untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga yang diklasifikasikan ke dalam kategori tangguh, berkembang, dan rentan dimana ada tiga indikator meliputi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga,” ucapnya.

Pendataan keluarga Tahun 2021, selain menghasilkan data mikro keluarga Indonesia berupa data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana), juga memuat data dan informasi terkait keluarga yang berisiko alami kekerdilan (stunting) yang merupakan salah satu program prioritas nasional (Pro-PN ).

PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT.

"Bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini juga menghasilkan profil pasangan usia subur," katanya.*

Baca juga: BKKBN lakukan Pendataan Keluarga 2021 untuk potret kondisi keluarga

Baca juga: Bupati Bogor ajak masyarakat sukseskan pendataan keluarga
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani disela Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Makassar, Kamis. ANTARA/ HO/Humas BKKBN Sulsel

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar