Pemerintah diminta lebih aktif sosialisasi SDGs ke masyarakat

Pemerintah diminta lebih aktif sosialisasi SDGs ke masyarakat

Tangkapan layar konferensi pers daring bertema "Dukungan sektor pembangunan melalui paltform komunitas akar rumput Tracks SDGs" di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Jakarta (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah untuk lebih aktif menyosialisasikan soal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) ke masyarakat.

"Dalam survei Tracks SDGs menunjukkan masih ada gap antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput," ujar Project Lead Tracks SDGs, CISDI, Ika Kartika Febriana dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Ia memaparkan, berdasarkan survei yang dilakukan CISDI pada Juli 2020 terhadap 419 responden berusia 18-60 tahun, mayoritas responden menyatakan belum mengetahui soal SDGs.

Baca juga: UNDP luncurkan Accelerator Lab, percepat pencapaian SDGs di Indonesia

"53 persen responden menilai isu SDGs sulit dipahami, hanya terbatas bagi kalangan akademisi dan pekerja sosial," katanya.

Kemudian, 55 persen responden merasa pernah berkontribusi terhadap aktivitas yang terkait dengan SDGs. "Padahal sebetulnya banyak target SDGs yang dekat dengan kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Dan 64 persen responden, lanjut dia, menyatakan upaya pemerintah dalam mencapai SDGs tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, berdasarkan survei online yang dilakukan pada April 2019 terhadap 53 responden terkait pelibatan Civil Society Organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil oleh pemerintah dalam pencapaian SDGs di Indonesia menunjukkan banyak masyarakat belum dilibatkan dalam upaya pencapaian SDGs.

"Dari 53 responden, 16 responden diantaranya menyebutkan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah baik melalui konsultasi online, konsultasi tatap muka, diundang dalam acara yang diselenggarakan pemerintah, maupun dilibatkan dalam keanggotaan sebuah komite atau kelompok kerja," kata Ika Kartika.

Kemudian, 36 responden atau 67,9 persen menyatakan belum tahu apa itu Voluntary National Review (VNR).

"Padahal, VNR dimaksudkan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada warga negaranya terkait dengan upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target pembangunan global," paparnya.

Dan 19 orang responden, disampaikan, berharap adanya pelibatan masyarakat sipil yang lebih strategis seperti penyelenggaraan diskusi publik dan audiensi.

"Kedua survei itu menunjukkan masih minimnya keterlibatan masyarakat dan CSO dalam kerja SDGs pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Kemendes: Pemberdayaan perempuan salah satu SDGs Desa
Baca juga: Seruan Indonesia: Peran sentral perempuan penting di masa pandemi
Baca juga: Gus Menteri sebut program desa bersih narkoba sesuai SDGs Desa


Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenko PMK: Wujudkan SDGs dengan kerja sama

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar