Puan ingatkan pemerintah hati-hati jalankan pembelajaran tatap muka

Puan ingatkan pemerintah hati-hati jalankan pembelajaran tatap muka

Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI/aa.

Prinsipnya harus mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia.

"Prinsipnya harus mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik sehingga perlu keseimbangan antara aspek keselamatan dan pembelajaran siswa," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Ketua DPR harap lembaga penyiaran jadi media yang mencerdaskan bangsa

Peringatan itu disampaikan Puan agar pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah karena muncul klaster sekolah di beberapa daerah yang sudah menguji coba pembelajaran tatap muka.

Puan menilai pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah juga harus atas izin orang tua murid karena merupakan pihak yang mengetahui kondisi siswa.

Baca juga: Puan tekankan urgensi kuatkan ketahanan keluarga cegah radikalisme

Menurut dia, apabila ada orang tua ingin anaknya tetap menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka harus diakomodasi sekolah sesuai dengan rencana kebijakan pemerintah.

"Pastikan semua sekolah dan orang tua tahu dan paham bahwa anak-anak tetap bisa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh jika orang tua menginginkan. Jangan sampai apa yang sudah diputuskan Kemendikbud tidak tersosialisasi dengan baik di lapangan," ujarnya.

Baca juga: DPR ingatkan akses vaksin COVID-19 harus adil dan merata

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah segera melakukan uji coba keamanan vaksin untuk anak-anak sehingga para siswa mendapat prioritas untuk vaksinasi COVID-19.

Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik mendapatkan vaksin COVID-19.

Baca juga: Puan: RUU PKS bukti keberpihakan terhadap perempuan

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bursa calon Panglima TNI, DPR serahkan ke Presiden

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar