Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, LaNyalla mengatakan saat sesuatu menjadi kebutuhan mendesak, acapkali ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis, situasi inilah yang mesti diantisipasi.
"Contohnya, bisnis PCR yang sudah memberatkan masyarakat," kata LaNyalla.
Baca juga: Tirta: Vaksinasi COVID-19 gotong-royong harus segera diwujudkan
Baca juga: LaNyalla dukung langkah BPOM tunda implementasi vaksin AstraZeneca
LaNyalla mengingatkan kepada semua pihak agar tak bermain-main dalam program vaksinasi dalam rangka menciptakan kekebalan tubuh kelompok di masa pandemi COVID-19.
"Masyarakat jangan disuguhi drama keributan mengenai vaksin agar semua berjalan kondusif," kata dia.
Mantan Ketua Kadin Jatim itu juga mendorong agar data penerima vaksin transparan. Sebab, ada masyarakat yang mengadu karena terdaftar di dua instansi berbeda.
"Masyarakat masih kebingungan dengan data vaksinasi, sebab yang mengadukan terdaftar di dua instansi. Misalnya, di tingkat RT didaftarkan, di kantor juga didaftarkan," ucapnya.
LaNyalla meminta agar data tersebut disinkronkan secara transparan agar mereka yang berhak menerima vaksin bisa mendapatkannya.
"Jangan sampai ada dobel penerima vaksin yang pada akhirnya banyak kelebihan sisa. Tentu hal tersebut menjadi potensi untuk disalahgunakan, utamanya dalam bisnis vaksin," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah telah merancang peta jalan pemberian vaksin COVID-19, dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.
Baca juga: LaNyalla minta pelayanan vaksin untuk lansia tidak mengantre
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
