DKI berencana perbaiki seluruh stasiun kereta dan JPO

DKI berencana perbaiki seluruh stasiun kereta dan JPO

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) melakukan swafoto bersama (dari kiri) Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo seusai Peresmian Stasiun Terpadu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/6/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperbaiki seluruh stasiun kereta api di wilayah Ibu Kota dan peningkatan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di setiap stasiun.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berkaitan dengan pengelolaan stasiun kereta api di Ibu Kota yang sudah diserahkan ke DKI Jakarta.

"Pak Gubernur (Anies) sudah memerintahkan untuk peningkatan pembuatan JPO kemudian juga stasiun yang ada di Jakarta semua kita akan perbaiki," kata Riza di hadapan peserta Konwil PWNU DKI Jakarta, Jumat.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan sinergi terkait dengan perbaikan dan renovasi tersebut. Bahkan, setelah direnovasi, DKI juga akan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk merevitalisasi dengan sistem integrasi.

"Bahkan dengan Gojek, semua kita kerja sama di stasiun yang ada di Jakarta," kata Riza.

Baca juga: Anies tekankan pentingnya transportasi terintegrasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peninjauan ke Terowongan Kendal sebagai akses transportasi umum Stasiun Sudirman dan Stasiun MRT Dukuh Atas di hari pertama aktivitas perkantoran diperbolehkan dalam PSBB transisi, Senin (8/6/2020). (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan pengelolaan stasiun kereta yang ada di wilayah Jakarta ke Pemprov DKI.

Anies mengatakan kewenangan tersebut berhasil diperoleh DKI Jakarta karena Presiden Joko Widodo dinilai mengerti persoalan Jakarta lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Kita matur (sampaikan) Pak Presiden (Jokowi). 'Pak Presiden kalau kita mengelola transportasi tapi tidak punya kewenangan sulit minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI'. Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI," kata Anies, Kamis (1/3).

Anies mengatakan, permintaan Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat terkait pengelolaan stasiun tidak berbelit-belit.

Saat meminta ke Presiden Jokowi, Anies mengatakan, dampak kemacetan yang terjadi lantaran pengelolaan stasiun tidak sesuai dengan rencana penanganan kemacetan yang dilakukan DKI Jakarta.

"Jadi begitu (Jokowi) dengar langsung, 'Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun'," kata Anies menirukan Presiden Jokowi.

Baca juga: Anies Baswedan: Perusahaan patungan KAI-MRT akan menata empat stasiun
Sejumlah calon penumpang kereta api antre untuk mengikuti tes cepat GeNose C19 atau Antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (12/2/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Karena itu, mulai saat ini pengelolaan stasiun diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Meskipun pengelolaan stasiun berada di bawah Pemprov DKI, Anies mengatakan pengelolaan untuk kereta api tetap dipegang oleh pemerintah pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kini dengan pengelolaan di bawah Pemprov DKI, stasiun-stasiun kereta bisa diintegrasikan dengan bus dan sarana transportasi lainnya yang dikelola oleh Pemprov DKI.

"Ketika turun dari kereta bisa langsung nyambung dengan bus," kata Anies.
Baca juga: Pemprov DKI apresiasi layanan khusus ojek daring di stasiun integrasi
Baca juga: Dishub Jakarta uji coba empat stasiun kereta api secara bertahap

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Cerita Wagub Ahmad Riza Patria sembuh dari COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar