"Kami baru melakukan rapat dengan pengurus kabupaten dan kota, dan mengharapkan adanya calon ketua umum alternatif," kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (HKTI) Jawa Timur yang dibekukan, Herri, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh 36 pengurus HKTI kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Sementara itu dua pengurus HKTI lainnya tidak hadir karena sakit.
HKTI Jatim menghendaki ketua umum yang benar-benar peduli petani. Ia juga tidak ingin organisasi dipolitisir. Saat ini Ketua Umum HTKI adalah Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, ucapnya.
Herri juga mengatakan bahwa pada munas HKTI, ia mengharapkan agar calon tidak hanya Prabowo saja namun minimal dua orang.
Ia mengatakan, banyak tokoh yang dijagokan pada munas HKTI mendatang seperti Sutiyono, Benny Pasaribu, Oesman Sapta, Jafar Hapsah, atau Titik Soeharto.
Saat ditanya apakah rapat tersebut resmi dan sah mengingat dirinya sudah diberhentikan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI, Herri mengatakan rapat tersebut sah. Herri mengatakan bahwa ia dipilih oleh pengurus HKTI kabupaten dan kota dan bukannya oleh pengurus pusat.
Herri juga mempertanyakan surat keputusan DPN HKTI Skep-175/DPN HKTI/IV/2010 mengenai pembekuan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HTKI Jawa Timur karena alasannya tidak jelas dan mengada-ada.
"Alasan HKTI Jawa Timur tidak ada kegiatan atau vakum mengada-ada karena kami mempunyai kegiatan dan koperasi," kata Herri. Herri mengatakan, surat keputusan terhadap dirinya dibuat tanggal 17 April namun baru diterima 11 Juni.
Ia juga mengatakan, selama ini unsur HTKI Jatim aktif dan diikutkan di berbagai lembaga seperti pembahasan masalah pupuk, Dewan Gula, dan pemda setempat juga selalu mengundang HTKI jika ada kegiatan yang terkait.
"Kami sinergi baik dengan pemerindah daerah," katanya.
Herri mengatakan, jika DPN tidak memberi jawaban yang memuaskan dan tidak mencabut surat keputusan tersebut maka ia akan melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku sudah ada 14 pengacara yang siap membantunya.
Herri juga mengaku didukung 19 organisasi massa dan LSM. Pengurus HKTI kabupaten dan kota di Jawa Timur juga mempertanyakan dan meminta penjelasan surat keputusan tersebut.
Ia mengatakan, saat ini ditunjuk orang dari pusat untuk memimpin sementara HTKI Jatim. Seharusnya, kata Herri, yang ditunjuk sebagai ketua sementara adalah dari daerah juga.
Terlepas dari itu, Herri mengatakan bahwa ia selama ini juga kritis. Herri mengatakan, selama ini mengharapkan organisasi dijalankan menurut AD/ART.
Herri mengatakan, salah satu yang ia kritisi adalah pengurus demisioner masih melantik pengurus daerah. Ia mengatakan, sejak Desember 2009 DPN sudah demisioner namun masih melantik beberapa pengurus daerah.
Ia meminta hal tersebut ditinjau ulang. Ia mengatakan, yang vokal terhadap masalah itu hanya HKTI Jawa Timur. Herri juga mengharapkan HTKI tidak dikelola seperti perusahaan.(*)
(T.U002/H-CS/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
