Azis Syamsuddin dorong pemerintah data UMKM bangkrut selama pandemi

Azis Syamsuddin dorong pemerintah data UMKM bangkrut selama pandemi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk mendata kembali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bangkrut selama masa pandemi COVID-19. (ANTARA/Imam B/am.)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk mendata kembali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bangkrut selama masa pandemi COVID-19.

Pendataan secara berkala itu, menurut Azis, diperlukan demi membantu para pelaku UMKM menyelamatkan bisnisnya yang terpaksa gulung tikar akibat dampak pandemi.

“Jika (ada pelaku UMKM) di ambang kebangkrutan dan yang masih mengalami penurunan operasional akibat pandemi, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan maupun insentif agar UMKM tersebut dapat bertahan dan berkembang kembali,” kata Azis sebagaimana dikutip dari pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Bisnis UKM kemasan berkembang selama pandemi

Tidak hanya pendataan, Azis juga mendorong Kemenkop UKM mengevaluasi penyaluran insentif untuk UMKM yang telah diberikan sejak 2020.

Hasil evaluasi nantinya menunjukkan penyaluran insentif tepat sasaran atau masih butuh perbaikan, terang Azis.

Namun, tidak cukup pada pendataan dan evaluasi, wakil ketua DPR RI itu berharap pemerintah membantu akses permodalan dan pinjaman bagi pelaku UMKM. Ia juga mengatakan rencana menambah rasio kredit UMKM perbankan di atas 30 persen harus segera terwujud demi membantu para pelaku usaha.

“DPR berharap pemerintah merealisasikan rencana kenaikan rasio kredit UMKM perbankan di atas 30 persen agar dapat membantu UMKM yang membutuhkan modal untuk kembali menggenjot operasional usahanya,” kata Azis.

Baca juga: Pengamat sebut UMKM harus siapkan profil risiko untuk kemudahan kredit

Sementara itu, bantuan terhadap industri UMKM juga perlu diberikan ke para konsumen, yang menjadi penopang usaha, kata Azis.

Terkait itu, ia mengusulkan agar pemerintah melanjutkan program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) agar masyarakat terdorong membeli produk-produk UMKM.

Ia pun berharap kementerian dan lembaga selalu mengutamakan produk-produk buatan UMKM dalam kegiatan belanja rutinnya.

Langkah itu perlu dilakukan demi membantu agar UMKM tetap beroperasi, meskipun kena dampak pandemi COVID-19, sebut Azis menambahkan.

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) tahun lalu mencatat 30 juta pelaku UMKM bangkrut akibat dampak pandemi COVID-19. Kurangnya literasi digital jadi salah satu alasan para pelaku UMKM tidak dapat cepat menyelamatkan usahanya dari dampak pandemi, terang Akumindo dalam sebuah webinar tahun lalu.

Baca juga: Sebanyak 12,8 juta pelaku mikro akan diberi bantuan produktif

Baca juga: HIPMI dukung percepatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar