Wamenkumham: Pasal penghinaan presiden RKUHP tidak hambat demokrasi

Wamenkumham: Pasal penghinaan presiden RKUHP tidak hambat demokrasi

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjawab pertanyaan wartawan saat sesi temu media di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jakarta, Jumat (9-4-2021). ANTARA/HO-Kemenkumham RI

Hanya presiden dan wakil presiden yang dapat melaporkan langsung pelaku penghinaan terhadap presiden/wapres.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej memastikan pasal penghinaan presiden yang dipertahankan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan menghambat praktik demokrasi di Indonesia.

"Pasal penghinaan presiden tidak akan digunakan untuk memenjarakan mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah," kata Wamenkumham RI yang lebih populer dengan sapaan Prof. Eddy saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.
.
Prof. Eddy melanjutkan, "Sekali lagi, baca ayat tiganya, apabila itu suatu kritik terhadap pemerintah, tidak dapat dipidana. Ada di situ semua pasalnya."
 
Beberapa kelompok masyarakat sipil, dalam berbagai kesempatan, sempat mengkritik keputusan pemerintah mempertahankan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP karena ketentuan itu bakal membatasi kebebasan berpendapat.

Amnesty International, misalnya tahun lalu, sebagaimana dikutip dari laman resminya, berpendapat pasal penghinaan terhadap presiden, yaitu Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP, represif dan dapat mengancam kebebasan berpendapat.

"Kritik terhadap pemerintah itu sangat penting agar pemerintah dapat berbenah diri dan hati-hati dalam mengambil keputusan atas suatu kebijakan," tulis Amnesty International dalam catatan kritisnya terhadap RKUHP tahun lalu.

Baca juga: Polemik UU KPK, Hasto: PDIP dan parpol koalisi siap pasang badan

Terkait dengan kritik terhadap pasal itu, Prof. Eddy meyakini bahwa sosialisasi terhadap isi RKUHP masih kurang sehingga banyak kelompok oposisi masih kurang memahami ketentuan pasal per pasal secara lengkap.

Ia pun menerangkan pasal penghinaan presiden, yang diatur dalam RKUHP, merupakan delik aduan. Oleh karena itu, hanya presiden dan wakil presiden yang dapat melaporkan langsung pelaku atas perbuatan tersebut.

"Enggak bisa tim suksesnya (yang melapor)," kata Eddy Hiariej kepada wartawan.

Untuk memberi pemahaman lebih lengkap mengenai isi RKUHP kepada masyarakat, Eddy menyampaikan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke sejumlah kota-kota besar.

Ia mengatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengenalkan isi RKUHP secara lengkap kepada masyarakat di berbagai daerah.

Beberapa daerah yang akan dikunjungi Eddy dalam waktu dekat untuk sosialiasi isi RKUHP, antara lain Bali; Yogyakarta; Ambon, Maluku; Makassar, Sulawesi Selatan; Padang, Sumatera Barat; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Surabaya, Jawa Timur; Nusa Tenggara Timur; Manado, Sulawesi Utara; dan terakhir di Jakarta.

Ia berharap RKUHP dapat segera disahkan jadi undang-undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun ini.

Baca juga: DPR akui beberapa pasal RKUHP timbulkan polemik

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar