Pemerintah Prancis kecam serangan terhadap pusat kebudayaan Islam

Pemerintah Prancis kecam serangan terhadap pusat kebudayaan Islam

Seorang pengunjuk rasa membawa spanduk Menara Eiffel Prancis dan Masjid Nabawi Arab Saudi, dalam aksi protes terhadap majalah Charlie Hebdo Prancis yang menerbitkan ulang kartun penghinaan Nabi Muhammad SAW, di depan Kedutaan Prancis di Teheran, Iran, Rabu (9/9/2020). Majid Asgaripour/WANA (West /Asia News Agency) via REUTERS/NZ/djo

Paris (ANTARA) - Pemerintah Prancis ada Minggu mengecam aksi perusakan pusat kebudayaan Islam di bagian barat Prancis dengan slogan-slogan Islamofobik dan mengatakan bahwa serangan terhadap Muslim merupakan serangan terhadap negara itu.

Tanda yang dituliskan pada bagian samping gedung yang digunakan sebagai ruang beribadah di kota Rennes itu ditemukan tak lama menjelang bulan suci Ramadhan bagi umat Islam di Prancis, yang jatuh pada Selasa (13/4).

Menteri Dalam Negeri Gerard Darmanin mengatakan aksi tersebut merupakan serangan menjijikkan terhadap kebebasan fundamental untuk mempercayai suatu agama dan bahwa para Muslim layak mendapatkan perlindungan yang sama dengan kelompok keagamaan lain di Prancis.

"Serangan-serangan terhadap Muslim adalah serangan terhadap Republik ini," kata Darmanin usai mengunjungi lokasi kejadian.

Di antara slogan-slogan yang dituliskan di gedung itu antara lain "Katolik - agama negara" dan "(Katakan) Tidak pada Islamisasi".

Dewan Perancis untuk Kepercayaan Muslim (CFCM), salah satu kelompok utama yang mewakili Muslim di Prancis, menyebut kejadian tersebut sebagai "agresi tak dapat ditoleransi".

"Dengan bulan Ramadhan yang segera tiba dan di hadapan lonjakan aksi-aksi anti-Muslim, CFCM menyerukan kepada semua Muslim di Prancis untuk waspada," kata asosiasi tersebut melalui Twitter.

Prancis menganut sekularisme ketat, dikenal sebagai "laicite", yang dibentuk untuk memisahkan kehidupan beragama dan kehidupan publik.

Darmaninm, sosok konservatif di pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, merupakan pendukung utama rancangan undang-undang --yang disebut pemerintah dibuat untuk mencegah tindakan yang merongrong nilai-nilai Prancis. 

Para perwakilan senior dari semua agama telah dimintai pendapat dalam konsultasi terkait pembentukan rancangan undang-undang itu dan CFCM mendukung RUU tersebut.
 
Sumber: Reuters

Baca juga: 12 juta murid Prancis kembali ke sekolah pascapemenggalan guru

Baca juga: Macron kepada Muslim: Saya paham Anda marah

Baca juga: Keributan akibat kartun Nabi Muhammad, PBB serukan saling menghormati



 

Prancis, antara duka Nice dan gempuran protes umat ​​Muslim



 

Penerjemah: Aria Cindyara
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar