Pasangan calon gubernur pejabat kini atau incumbent, Agusrin Najamudin dan Junaidi Hamzah mengklaim bahwa jalan-jalan di Provinsi Bengkulu masuk dalam 10 besar jalan yang mulus dari 33 provinsi.
Pernyataan ini mengundang protes dari empat pasangan calon gubernur lainnya terutama pasangan Rosihan Arsyad dan Rudi Irawan yang mengatakan bahwa jalan rusak merupakan persoalan infrastruktur paling mendasar yang harus dibenahi di Bengkulu.
"Bahkan saya pernah membaca dalam koran lokal tentang kesaksian dua turis mancanegara yang melintasi jalan di Bengkulu dengan sepeda menyebutkan jalan Provinsi Bengkulu adalah jalan terburuk kedua yang mereka temui setelah Negara Kongo," katanya disambut tepuk tangan ratusan pendukung pasangan calon yang memenuhi Gedung Gunung Bungkuk.
Menurut calon gubernur nomor urut lima ini, jalan merupakan urat nadi untuk membangun perekonomian selain jalur laut dan udara.
Kondisi jalan rusak, kata dia, membuat investasi di Bengkulu kurang menarik sebab memaksa investor mengeluarkan biaya lebih.
Hal serupa juga disampaikan pasangan nomor urut tiga yang diusung PKS dan PKPI Sudirman Ail dan Dani Hamdani yang menyebutkan jalan rusak akan menjadi program prioritas dalam kepemimpinannya jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.
"Karena dari pertemuan dengan masyarakat dalam masa kampanye, jalan rusak ini sangat dikeluhkan masyarakat,"katanya.
Pasangan nomor urut dua yang didukung Golkar, Imron Rosyadi dan Rudi Trivianto serta pasangan nomor urut empat dari jalur perseorangan Sudoto dan Ibrahim Saragih juga mengatakan jalan rusak akan masuk dalam prioritas pembenahan jika terpilih memimpin Bengkulu lima tahun ke depan.
Salah seorang panelis, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu Riduan Nurazi juga menilai bahwa jalan rusak merupakan persoalan utama Provinsi Bengkulu.
"Infrastruktur khususnya jalan adalah urat nadi perekonomian dan kalau jalan dalam kondisi baik maka yang lain akan mengikut termasuk investasi, tentu selain perizinan dan kepastian hukum," katanya.
Riduan mengatakan data yang diperoleh dari Komite Otonomi Daerah menyebutkan sejak 2003 tidak ada investasi asing yang masuk ke Bengkulu dan sebesar 75 persen sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari konsumsi bukan produksi. (RNI/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
