"Saya cukup tahu diri bahwa saya terpilih karena masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bantaeng. Karena itu, saya berserah diri dan siap membantu," katanya, Selasa.
Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Bantaeng itu dihadiri anggota DPRD Sulsel Andi Sugiarti Mangunkarim, Ketua DPRD Bantaeng Novrita Langgara, Ketua Pengadilan Zainal Arifin, Dandim 1410 Bantaeng Letkol M Sidik, Kapolres AKBP Fery Handoko.
Bahar Ngitung yang saat kampanye DPD menggunakan tag-line Obama (Om Bahar Mantap) berada di Butta Toa dalam rangka reses. Bahar yang juga mantan Ketuda Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Makassar itu mengakui, kedatangannya yang baru kali pertama setelah dilantik sebagai anggota DPD RI merupakan langkah awal.
Ia mengatakan, meski DPD memiliki kewenangan yang terbatas namun para wakil daerah bisa berkreasi dan berhubungan langsung dengan pengambil keputusan. Karena itu, ia berharap, daerah, khususnya Kabupaten Bantaeng yang sudah memberi suara terbanyak di Sulsel diharap memberi kesempatan baginya agar dapat lebih banyak bekerja.
Menyinggung pembangunan daerah, ia mengatakan, majunya suatu daerah sangat bergantung pada hadirnya pemerintahan yang konsisten, pengusaha yang bebas berakselerasi serta masyarakat yang taat hukum.
Terkait dengan Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Aspanji Sulsel itu mengatakan, Kepres ini harus diubah karena tidak mungkin pengusaha daerah bisa bersaing dengan pengusaha dari luar, terutama dari pusat.
Untuk memberdayakan pengusaha lokal, pengusaha luar harus membuka perwakilan atau cabang di daerah setempat. Dengan begitu, setiap ada proyek, maka pengusaha lokal bisa diberdayakan.
"Kalau semua dikerjakan pengusaha luar, maka dampaknya kembali kepada daerah domisili pengusaha yang bersangkutan meski proyeknya berada di daerah ini karena pajak perusahaannya kembali ke daerahnya," terang Bahar Ngitung yang menjadi anggota Komite IV DPD RI itu.
Tentang masyarakat taat hukum, ia percaya kepada aparat Kepolisian, TNI, Pengadilan dan Kejaksaan agar konsisten dalam menerapkan hukum karena hanya dengan konsistensi masyarakat akan merasa aman dan nyaman.
Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, pihaknya sedang memperjuangkan penghapusan dana pendampingan, terutama terhadap PNPM karena banyak daerah yang tidak mampu.
Ia juga berharap kerjasama dengan wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi agar dapat bersinergi dan tukar informasi untuk memudahkan perhatian kepada daerah, urainya.
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah menyambut baik perhatian anggota DPD RI ke daerah berjuluk Butta Toa ini. Ia kemudian memperkenalkan potensi daerah yang terdiri atas tiga klaster.
Masing-masing klaster memiliki keunggulan sendiri-sendiri mulai dari pesisir dengan pengembangan rumput laut, dataran rendah dengan pengembangan padi berbasis teknologi hingga pengembangan tanaman endemik seperti strawberry dan apel di dataran tinggi.
Selain itu, Pemda juga kini mengembangkan bunga krisan untuk memenuhi kebutuhan pengusaha di Kota Makassar. Komoditi lainnya yang dikembangkan yakni talas untuk pengembangan pangan alternatif serta ekspor ke Jepang.
Ekspor talas tersebut menyertai ekspor potensi perikanan yang diolah dalam bentuk surimi serta ekspor biji kapuk ke Korea.
Untuk menunjang potensi yang ada di daerah ini, Bupati berharap, DPD-RI dapat membantu pengembangan pelabuhan sehingga menjadi andalan di bagian selatan Sulsel. (AAT/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
