MPR minta Bawaslu antisipasi politik uang jelang PSU

MPR minta Bawaslu antisipasi politik uang jelang PSU

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Bamsoet.)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum mengantisipasi adanya politik uang jelang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah.

"Bawaslu dan penegak hukum perlu meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mencederai Pilkada," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai peningkatan kewaspadaan itu perlu dilakukan karena semakin kecil lingkup wilayah pemungutan suara, maka semakin tinggi potensi pelanggaran yang terjadi.

Bamsoet meminta komitmen jajaran Bawaslu di daerah-daerah yang menggelar PSU dan penghitungan suara ulang untuk tidak mengendurkan kewaspadaan, khususnya melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang saat PSU.

Baca juga: KPU Banjarmasin sudah bentuk PPK dan PPS untuk PSU Pilkada

"Diharapkan Bawaslu tidak tebang pilih dalam menindak kandidat yang melanggar peraturan karena pelaksanaan PSU sebagian besar berlangsung saat Ramadhan, artinya kegiatan keagamaan seperti pembagian zakat rentan ditunggangi kepentingan politik," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI-Polri untuk memetakan wilayah rawan kerusuhan ataupun rawan pelanggaran.

Langkah itu, menurut dia, bisa dilakukan dengan menempatkan anggota Polri dan TNI sebagai upaya dalam menjamin keamanan serta kesuksesan penyelenggaraan PSU.

Baca juga: Kapolda Kalsel minta ANTARA jadi media penyejuk jelang PSU

Baca juga: KPU Jambi putuskan PSU Pilgub Jambi dilaksanakan 27 Mei 2021


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kilas NusAntara Sore

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar