Kemarin, pencabutan subsidi listrik hingga korupsi hambat ekonomi

Kemarin, pencabutan subsidi listrik hingga korupsi hambat ekonomi

Warga mengecek meteran listrik di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/pras.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi menarik dan penting bidang ekonomi pada Selasa (13/4/2021) kemarin masih layak disimak pada Rabu pagi ini, mulai dari pencabutan subsidi listrik hingga pernyataan Menteri Keuangan soal tindak korupsi dapat hambat ekonomi RI. Berikut lima berita di antaranya.

1. Pencabutan subsidi listrik bisa menghemat belanja negara Rp22 triliun

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan akan menghemat belanja negara sebesar Rp22,12 triliun. Saat ini pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022 mendatang.

Baca berita lengkapnya di sini


2. Sri Mulyani sebut korupsi hambat RI jadi negara berpendapatan tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tindakan korupsi akan menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Sri Mulyani menuturkan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi.

Baca informasi lengkapnya di sini.


3. BRI akan pamit dari Aceh

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menutup seluruh operasional perbankan tersebut di Aceh dalam rangka menindaklanjuti penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018. BRI telah menerima Izin Prinsip Penutupan 11 Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, tetapi masih menunggu Izin Pelaksanaan Penutupan dari OJK Jakarta.

Simak informasi lengkapnya di sini.


4. OJK tutup 1.200 fintech ilegal dan 390 investasi ilegal

Otoritas Jasa Keuangan menutup lebih dari 1.200 fintech ilegal dan 390 investasi ilegal seiring dengan maraknya investasi dan fintech ilegal sepanjang 2020. Ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mudah percaya dengan investasi dan fintech ilegal.

Baca informasi lengkapnya di sini.


5. BRI kembangkan open banking agar tak kalah saing dengan fintech ilegal

Bank Rakyat Indonesia mengembangkan transaksi open banking melalui fitur Application Programming Interface (API) agar tidak kalah saing dengan perusahaan fintech ilegal. Bank BRI menyediakan berbagai produk digital yang tentunya memberikan solusi yang lebih baik daripada fintech ilegal.

Baca berita lengkapnya di sini.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar