DPD: Manfaatkan bonus demografi untuk ciptakan SDM unggul

DPD: Manfaatkan bonus demografi untuk ciptakan SDM unggul

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Guru Indonesia yang bertemakanĀ "Sinergi IGI Untuk Indonesia Maju" di Bengkulu. ANTARA/HO-Humas DPD RI/am.

Ini semua harus dijadikan target utama posisi tawar, sekaligus keunggulan Indonesia dalam menjawab bonus demografi sehingga mengubah tantangan menjadi peluang
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu berintegrasi dengan era industri 4.0 dan wirausaha.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, ia mengatakan bahwa penciptaan SDM dan wirausaha tersebut merupakan dua fokus yang harus disiapkan dalam menjawab tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas pada 2045.

Untuk menyiapkan SDM itu, katanya, perlu dilakukan revitalisasi di sektor pendidikan serta memperkuat pendidikan vokasi, termasuk dengan pengembangan kurikulum.

"Karena pendidikan vokasi bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Ke depan, kata LaNyalla yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu, pendidikan vokasi diharapkan mampu menyiapkan tenaga siap kerja dan andal yang mampu berpikir kreatif dalam melihat peluang bisnis.

Ia mengatakan Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030 hingga 2040. Pada masa itu penduduk usia produktif berusia 15–64 tahun lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan usia tidak produktif.

Baca juga: LaNyalla harap kuota formasi PPPK guru agama bisa disesuaikan

Pertumbuhan penduduk usia produktif diprediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mencapai 64 persen dari total penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Puncaknya, angkatan kerja Indonesia mencapai 71 persen.

Melimpahnya usia produktif tersebut, katanya, bisa menjadi peluang dalam mendorong  pertumbuhan ekonomi negara.

Sebaliknya, LaNyalla menuturkan jika banyaknya usia produktif tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja, hal itu justru akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan banyak permasalahan lain.

Untuk menjawab tantangan bonus demografi, katanya, harus dilakukan proyeksi dan memetakan apa yang akan terjadi dan apa yang dibutuhkan Indonesia saat itu.

"Termasuk SDM dengan kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan Indonesia pada saat itu, sehingga diharapkan dapat berintegrasi dengan kebutuhan industri 4.0," ujarnya.

Menurut dia,  upaya menjawab tantangan demografi juga bisa dilakukan dengan penataan peta jalan (road map) untuk penciptaan pengusaha-pengusaha baru yang dibutuhkan saat itu.

Baca juga: Ketua DPD: Tingkatkan kesejahteraan guru honorer dengan APBD

Ia mengatakan wirausaha yang dilahirkan harus siap melakukan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Indonesia.

"Indonesia harus mulai fokus kepada sektor atau komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang tidak dimiliki negara lain. Misalnya, sektor pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan," ujarnya.

LaNyalla menuturkan sektor alam juga bisa dioptimalkan untuk destinasi pariwisata, termasuk keunggulan kehutanan dan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, rempah dan tanaman obat-obatan.

"Ini semua harus dijadikan target utama posisi tawar, sekaligus keunggulan Indonesia dalam menjawab bonus demografi sehingga mengubah tantangan menjadi peluang," tuturnya.

Baca juga: Ketua DPD nilai pesantren mampu siapkan tenaga kerja andal
Baca juga: LaNyalla minta Kemendikbud turun tangan benahi Museum Patiayam


 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bambang WIdjojanto: Manfaatkan bonus demografi ciptakan lingkungan antikorupsi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar