Pemprov Papua sahkan pengangkatan Yoel Mulait jadi Wakil Ketua I MRP

Pemprov Papua sahkan pengangkatan Yoel Mulait jadi Wakil Ketua I MRP

Wagub Papua Klemen Tinal mengesahkan pengangkatan Yoel Luiz Mulait sebagai Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) masa jabatan 2017-2022 pada Kamis (15/4/2021) di Gedung Negara Jayapura. ANTARA/Hendrina Dian Kandipi/am.

Majelis Rakyat Papua adalah wadah dari Republik Indonesia yang harus dihargai
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengesahkan pengangkatan Yoel Luiz Mulait sebagai Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) masa jabatan 2017-2022 pada Kamis, di Gedung Negara Jayapura.

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Kamis, mengatakan pelantikan yang dilakukan kini adalah PAW (Pergantian Antarwaktu) karena pimpinan Wakil Ketua I MRP sebelumnya telah meninggal dunia.

"Saya berharap, ke depan Sekda Papua dan jajaran juga akan memproses percepatan pelantikan lima kursi lagi di MRP, ini harus segera diproses karena juga akan selesai dalam masa jabatan 2022, dengan demikian jabatan kosong ini ada yang terisi," katanya lagi.

Menurut Klemen, MRP merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemerintah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan bersinergi dengan Pemprov Papua, khususnya dalam hal ini Gubernur Papua dan DPRP dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat penting untuk semua sebagai wakil pemerintah pusat, sebagai pejabat yang dipercayakan Negara Republik Indonesia baik TNI/Polri, Wakil Gubernur, Sekda, OPD, dan semua masyarakat untuk memahami dan mengerti hadirnya MRP di Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan demikian para pemerintah, pejabat negara dan masyarakat dapat menjadi jembatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang fungsi tugas pokok dari MRP di Provinsi Papua.

"Majelis Rakyat Papua adalah wadah dari Republik Indonesia yang harus dihargai, jangan sampai terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, MRP ini diberikan negara karena masih jauh tertinggal dari yang lain," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya juga meminta agar MRP, DPRP dan Pemerintah harus saling berkomunikasi, karena dalam menjalankan tugas di Papua maupun di provinsi lainnya, koordinasi dan komunikasi sangat penting, selain itu MRP juga memiliki tugas sebagai pagar untuk membuat semua masyarakat merasa aman.

Baca juga: Senator minta pemerintah melibatkan MRP-DPRP revisi UU Otsus Papua
Baca juga: Masyarakat Jayawijaya minta MRP-DPRP terbuka terkait kegagalan otsus

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemprov Papua anggarkan Rp15 M perawatan venue PON XX

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar