KPPPA berdayakan PATBM di 4 provinsi cegah paham radikal

KPPPA berdayakan PATBM di 4 provinsi cegah paham radikal

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Budaya KPPPA Elvi Hendrani saat Deklarasi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak untuk wilayah Jawa Timur di Surabaya, Minggu (26/11). ANTARA/ Hanif Nashrullah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Elvi Hendrani berdayakan kelompok kerja Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di empat provinsi di Indonesia untuk mencegah masyarakat terpapar radikalisme.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Elvi Hendrani mengatakan, PATBM yang beranggotakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, tokoh budaya serta anggota PKK ini akan bergerak di empat provinsi yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah.

"Kami bekerja sama dengan BNPT melakukan kegiatan pencegahan ke lapangan melalui PATBM di daerah-daerah," kata Elvi Hendrani dalam acara bincang-bincang mengenai anak korban jaringan terorisme di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kemen PPPA - Kemenag bekali calon pengantin cegah radikalisme keluarga
Baca juga: Mendorong peran aktif masyarakat tanggulangi terorisme dan radikalisme


Keterlibatan Kemen PPPA dalam mencegah pemahaman radikalisme di masyarakat ini sebagaimana Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Tak hanya bekerja sama dengan BNPT, Kemen PPPA juga bekerja sama dengan Kementerian Agama mengadakan program pembekalan para calon pengantin untuk mencegah terbentuknya keluarga-keluarga baru yang terpapar radikalisme.

Melalui pembekalan tersebut, akan menyisipkan materi-materi mengenai bahaya paham radikalisme dan cara untuk mengantisipasinya.

Kemen PPPA juga bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mencegah anak-anak terpapar paham radikalisme.

"Kerja sama dengan Kemendikbud untuk membuat instrumen deteksi dini untuk satuan pendidikan yang kira-kira mengarah ke radikalisme," tutur Elvi.

Baca juga: KH Ali: Melawan terorisme di kalangan milenial perlu perhatian bersama
Baca juga: BNPT ajak tokoh lintas agama buat program cegah paham radikalisme

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemerintah tegaskan tak beri celah intoleransi & radikalisme pada ASN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar