Hipmi yakin Kementerian Investasi gairahkan investor asing masuk RI

Hipmi yakin Kementerian Investasi gairahkan investor asing masuk RI

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming. ANTARA/Hipmi/pri.

Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming meyakini pembentukan Kementerian Investasi akan dapat membangkitkan gairah investor untuk masuk ke Indonesia.

Maming mencontohkan pengusaha-pengusaha China berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut Maming, langkah Presiden Jokowi melakukan perombakan nomenklatur dengan dibentuknya Kementerian Investasi tepat dilakukan. Pasalnya, masalah neraca perdagangan yang selalu defisit disebabkan dua faktor, yaitu investasi dan ekspor.

"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ungkapnya.

Maming berharap Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor, yaitu aktif melakukan pendampingan kepada investor. Menurut dia, peran aktif pemerintah untuk bisa mendampingi dunia usaha sangat dibutuhkan.

"Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost flow," katanya.

Ia juga meyakini setelah menjadi Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian itu nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

Kendati, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai perubahan nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi.

"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort (usaha) yang ada dari pemerintah akan tercapai 100 persen," kata Maming.


Baca juga: Kementerian Investasi diharapkan tak sekedar perubahan nomenklatur
Baca juga: BKPM siap ikut arahan Presiden soal pembentukan Kementerian Investasi
Baca juga: Pembentukan Kementerian Investasi beri sentimen positif bagi pemodal

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kementerian investasi diharapkan kedepankan investasi yang berkualitas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar