KPK panggil 28 saksi terkait kasus korupsi Bupati Bandung Barat

KPK panggil 28 saksi terkait kasus korupsi Bupati Bandung Barat

Dokymentasi Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (kiri), dan anaknya, Andri Wibawa (kanan), menggunakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/4/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Jakarta (ANTARA) - KPK, Senin, memanggil 28 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Tahun 2020.

Mereka diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.

"Hari ini, pemeriksaan saksi AUS perkara korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Cimahi, Cimahi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Menilik "estafet" korupsi di Bandung Barat

28 saksi, yakni Asisten II Pembangunan dan Ekonomi Setda Bandung Barat, Maman Sulaiman, Staf Keuangan CV Bintang Pamungkas Rini Rahmawati, Rian Firmansyah dari pihak swasta, Asep Lukman Hermawan dari pihak swasta, Mitha Irniansyah selaku ibu rumah tangga, wiraswasta, Kokon Risman Wiguna, Wakil Direktur PT Jagat Dirgantara dan Keuangan CV Sentra Sayuran Garden City Lembang, Gina Tresnawati Utama, Kepala Dinas PUPR Bandung Barat, Rachmat Adang Syafaat.

Wakil Direktur CV Jayakusuma Cipta Mandiri, Dida Garnida, Imam Santoso Mulyo selaku PNS, Nani Setia Ningsih selaku ibu rumah tangga, PNS atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Bandung Barat, Priyo Nugroho, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara, Asep Cahyadinata, Direktur CV Sentral Sayuran Garden City, Yusup Sumarna, Karyawan CV Jaya Kusuma Ciptamandiri dan CV Satria Jakatamilung, Hardy Febrian Sobana, PNS atau Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Bandung Barat, Diane Yuliandari.

Baca juga: Ridwan Kamil prihatin Bupati Bandung Barat tersangka korupsi bansos

Selanjutnya, wiraswastawan, Denny Indra Mulyawan, Karyawan PT Jagat Dir Gantara Bagian Administrasi Umum, Donih Adhy Heryady, Kepala Dinas Sosial Bandung Barat Heri Partomo, Direktur CV Satria Jakatamilung, Asep Saefudin, PNS pada Dinas PUPR Bandung Barat, Rerry Sri Rezeki, PNS atau Kasubbag Program dan Keuangan Dinas PUPR Bandung Barat, Erni Susianti, PNS pada Dinas PUPR Bandung Barat, Anang Widianto, PNS pada Kasi Pemeliharaan Bidang Binamarga Dinas PUPR Bandung Barat, Candra Kusumawijaya.

Kemudian, PNS pada Dinas PUPR Bandung Barat, Aan Sopian Gentina, PNS pada Kasi SDM Dinas Kesehatan Bandung Barat, Rita Nurcahyani, PNS pada Kabid SDK Dinas Kesehatan Bandung Barat, Tuty Heriyaty, dan Kamaluddin selaku ajudan bupati.

Baca juga: KPK panggil bupati Bandung Barat dan anaknya

Umbara bersama anaknya, Andri Wibawa (pihak swasta dan pemilik PT Jagat Dir Gantara) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, M Totoh Gunawan, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan mengubah fokus alokasi anggaran APBD 2020 pada Belanja Tidak Terduga.

Baca juga: Bupati Bandung Barat hadiri pemeriksaan KPK di Bandung

Dari kegiatan pengadaan itu, Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan Totoh dari nilai harga perpaket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Selain itu,  Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pimpinan DPR: Staf WFH, 239 anggota belum lapor LHKPN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar