"Dialog dengan Malaysia masih macet. Tapi kalau dengan Cina sih Menteri Kehutanan mereka kemarin sudah datang ke Indonesia untuk berdialog," kata Menteri Kehutanan MS Kaban dalam acara "Forum Dialog Kehutanan" yang diadakan Kantor Berita ANTARA di Jakarta, Rabu.
Pemerintah Indonesia, kata Kaban, telah mengupayakan pemecahan illegal logging melalui diplomasi mengingat peredaran kayu-kayunya berkaitan dengan negera lain.
Indonesia juga sudah meminta bantuan lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) Internasional sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk membantu memecahkan masalah illegal logging dengan dunia internasional.
"Kita gunakan `tangan` LSM internasional untuk membantu kita memecahkan masalah ini. Mereka mau membantu karena melihat kita bersungguh-sungguh mengatasi masalah ini," ujar dia.
Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia, terdapat 18 institusi yang diberi tanggung jawab untuk memberantas illegal logging.
Menurut Kaban, sangat tidak mungkin ke-18 instansi tersebut terlibat semua dalam masalah tersebut.
Kata Kaban, sangat tidak mungkin ada kayu ilegal sebanyak 800 meter kubik per hari "melenggang" keluar dari perairan Indonesia begitu saja tanpa diketahui Polisi Kehutanan (Polhut) dan ada Polisi Air (Polair).
"Kita pernah menantang supaya kayu merbau asal Papua dites DNA-nya, tapi tidak terlaksana. Dari tes tersebut kan bisa dilihat asal kayu karena setiap kayu pasti punya DNA berbeda sesuai daerahnya," jelasnya.
Kaban mengatakan pada2008 lalu terdapat 300 kasus illegal logging di Indonesia, dan terbanyak terdapat di Kalimantan Barat.
"Papua ada tapi jumlahnya sudah tidak banyak, dan paling masuknya ke Surabaya karena tidak bisa lagi keluar. Mereka biasanya masuk ke sawmill di Surabaya dikirim keluar dengan konteiner, jadi kita cepat-cepatan informasi untuk menggagalkannya," katanya.
Kaban menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pemberantasan illegal logging, dan perhatian terbesar khusus di Malinau, Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi pintu keluar masuk kayu ilegal ke Malaysia.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
Tidak dengan kasat mata apalagi \\\"MAIN MATA\\\"...
Pak Kaban statement anda itu basiiiiiiii bangetttt kaya bubur 3 hari gak dipanasi.....
Jangankan 18 instansi, di awasi 1800 instansi pun ya sama saja hasilnya....
Mana ada aparat dan pejabat gak \\\"IJO\\\" matanya liat duit....di Kalsel, limbah kayu ulin aja buat makanan aparat apalagi ini dagingnya...yang rebutan dari hulu ke hilir...
Dari macan sampe belatung pada rebutan.....