Artikel

Lonjakan kasus COVID-19 India "alarm" untuk Indonesia

Oleh Andi Firdaus

Lonjakan kasus COVID-19 India "alarm" untuk Indonesia

Ilustrasi - Penumpang bersiap menaiki kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (18/4/2021). Larangan pemerintah untuk mudik pada 6-17 Mei mendatang, membuat sebagian warga memilih mudik lebih awal. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.)

Karena hampir bisa dipastikan setiap libur panjang ada pergerakan orang besar-besaran dan dibarengi aktivitas kerumunan. Selalu diikuti dengan naiknya angka kasus COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah India memutuskan untuk mengunci wilayah Ibu Kota New Delhi selama sepekan ke depan, mulai Senin (19/4), menyusul lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang begitu masif.

Otoritas setempat melaporkan sebanyak 25.000 penduduk tertular SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 hanya dalam putaran waktu 24 jam pada Minggu (18/4).

Melansir laporan dari situs Worldometers pada Selasa (20/4), total kasus infeksi di India sudah mencapai 15.321.089 jiwa dengan laju angka kematian mencapai 180.550 jiwa. Sebanyak 13.108.582 orang di antaranya dinyatakan sembuh.

Berbagai pemberitaan media massa melaporkan situasi itu tidak lepas dari perilaku masyarakat India yang mulai acuh pada kepatuhan protokol kesehatan, khususnya dalam beberapa kegiatan ritual keagamaan.

Lonjakan jumlah pasien COVID-19 di India terpaut sekitar delapan kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada hari yang sama, mencapai 1.614.849 kasus dengan angka kematian mencapai 43.777 jiwa dan 1.468.142 sembuh.

Menurut Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Sonny Harry B. Harmadi, lonjakan kasus di India merupakan "alarm" untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat Indonesia agar melakukan langkah antisipasi.

Alasannya, hingga saat ini masih ditemukan kemiripan karakteristik perilaku masyarakat pada beberapa daerah di Indonesia dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan maupun pelaksanaan ritual keagamaan.

"Ini mulai agak kendor dalam dua pekan terakhir dan itu berbahaya, terbukti kasus di DKI Jakarta mulai naik," katanya.

Baca juga: Satgas: Tidak mudik lindungi keluarga di kampung halaman dari COVID-19

Protokol kesehatan yang kendor di antaranya perilaku masyarakat yang rutin berkerumun, mulai tidak menggunakan masker dan sejumlah langkah antisipasi penularan COVID-19 lainnya.

Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam dua pekan terakhir, kasus aktif COVID-19 meningkat secara fluktuatif pada 5 April 2021 terdapat 6.075 kasus aktif dan sempat meningkat 6.884 kasus aktif pada 19 April 2021 karena aktivitas masyarakat yang mulai meningkat.

Selain itu, ritual keagamaan di India memiliki karakteristik yang sama dengan masyarakat di Provinsi Bali yang sebagian besarnya menganut kepercayaan agama Hindu.

Namun, Sonny tidak begitu mengkhawatirkan lonjakan kasus di "Pulau Dewata" itu', mengingat mayoritas warga masuk kriteria tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi.

"Bali protokol kesehatannya tinggi, mereka kasus naik karena orang yang datang ke sana. Mereka relatif tinggi kepatuhannya pada protokol 3M. Bali tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya pendatangnya itu dan tempat-tempat wisata perlu lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Tertinggal

Tingkat kepesertaan harian dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebenarnya masih jauh tertinggal oleh India yang mampu memvaksin tiga juta orang per hari, sedangkan di Indonesia mulai mendekati 500 ribu orang per hari.

Oleh karena itu, wajar bila lonjakan kasus COVID-19 di India menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, sebab penyuntikan vaksin belum memberikan jaminan bahwa penerima manfaat telah kebal dari penularan.

"Karena India itu sudah pernah berhasil menurunkan kasus terkonfirmasi positif hingga angkanya anjlok. Tapi tiba-tiba naiknya drastis luar biasa dan itu kita tidak perlu belajar saat mengalami, tapi cukup belajar dari orang lain," katanya.

Tidak ada satupun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi. Untuk itu pemerintah tetap menyelaraskan program 3T (Testing, Tracing, Treatment), 3M (Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Menggunakan Masker), serta yang terpenting ikut program vaksinasi nasional.

Bahkan, vaksinasi saja tidak cukup, karena tidak ada vaksin yang efikasinya mencapai 100 persen. Dengan tingkat efikasi vaksin di Indonesia saat ini berkisar 65 persen, masih ada 35 persen peluang untuk tertular.

Baca juga: Festival besar Hindu cemaskan India saat kasus COVID meningkat

Peserta vaksinasi masih membutuhkan waktu untuk pembentukan imunitas tubuh secara maksimal dalam dua bulan.

"Tapi kan kita juga tidak tahu kekebalan di dalam tubuh kita ini bisa bertahan sampai berapa lama," katanya.

Salah satu faktanya, infeksi COVID-19 yang dialami istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (17/4), Atalia mengabarkan hal tersebut.

"Hari pertama masih kaget baru dikabari. Bingung ketularan di mana, karena memang saya ketemu banyak sekali orang dan masyarakat. Saya berharap teman-teman dan juga orang-orang dekat dengan saya tidak ada satupun yang tertular," kata Atalia dalam video yang ia unggah.

Ia mengaku selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dalam tiap kegiatannya, seperti memakai masker dan menggunakan penyanitasi tangan.

Masyarakat diimbau tetap patuh pada protokol kesehatan yang disarankan para pakar hingga target pencapaian kekebalan komunal 70 persen kepesertaan vaksinasi nasional.

Mengendalikan mobilitas

Belajar dari kasus yang dialami India karena acara keagamaan dengan mobilitas yang tinggi tanpa protokol kesehatan, pemerintah Indonesia pun mengendalikan mobilitas penduduk, salah satunya dengan melarang mudik.

Kebijakan itu diterapkan setelah beberapa kali aktivitas libur panjang pada 2020 kerap memicu lonjakan kasus.

Baca juga: Rekor, India catat lonjakan 126.789 kasus baru COVID

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan terjadi kenaikan kasus aktif COVID-19 sebesar 30-40 persen setiap kali usai libur panjang. Penambahan jumlah kasus positif, baik secara harian maupun kumulatif mingguan, melonjak 69-93 persen sejak libur Idul Fitri pada 22-25 Mei 2020.  Lonjakan kasus tersebut terlihat dalam rentang waktu 10-14 hari kemudian.

Situasi serupa juga terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020 dengan jumlah kumulatif mingguan melonjak 58-118 persen. Libur panjang 28 Oktober-1 November 2020 terjadi peningkatan kasus 17-22 persen, sedangkan pada Desember 2020 hingga Januari 2021, terjadi lagi lonjakan tajam lebih dari 100 persen dibandingkan dengan kasus sepanjang Oktober 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021 upaya pemerintah mengendalikan penularan COVID-19.

"Itu yang menjadi tujuan dari pelarangan ini. Karena hampir bisa dipastikan setiap libur panjang ada pergerakan orang besar-besaran dan dibarengi aktivitas kerumunan. Selalu diikuti dengan naiknya angka kasus COVID-19," katanya dalam kegiatan Ngobrol Santai bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dalam rangka Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Selasa.

Ia menegaskan pemerintah tidak menginginkan Lebaran 2021 menjadi pemicu utama naiknya kasus COVID-19 meskipun dia tidak memungkiri kemungkinan kenaikan kasus tetap terjadi karena tingkat kepatuhan terhadap larangan mudik itu tidak 100 persen.

Berdasarkan laporan Kemenko PMK terdapat 73-80 juta masyarakat yang melakukan mudik setiap tahun. Data tahun lalu menunjukkan masih terdapat 13 persen dari total masyarakat pemudik yang tidak patuh dan tetap melakukan mudik Lebaran.

"Itu seandainya dilepas tidak ada larangan itu akan ada sekitar 73 juta orang bermudik. Dan kalau dilarang itu potensinya masih 13 persen. Jadi sekitar hampir 10 jutaan. Dan 10 juta itu cukup heboh. Cukup semrawut. Dua kali lipat penduduk Singapura," ujarnya.

Larangan mudik Lebaran menjadi perhatian pemerintah karena potensi tak terkendali sangat besar. Apalagi dalam proses 3T apabila mudik tidak dilarang akan sangat sulit dilakukan.

"Bayangkan kalau kita mau mendisiplinkan (dengan tes, red.) 'swab' (usap). Memeriksa kesehatan mereka. 73 juta orang dalam waktu bersamaan, itu tidak mungkin. Yang kita khawatirkan nanti banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Dan kita khawatirkan akan ada kerumunan yang tidak terencana," katanya.

Upaya keras pemerintah Indonesia dalam melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 sudah sepatutnya didukung seluruh masyarakat dengan patuh terhadap protokol kesehatan.

Jangan sampai "alarm" dari peristiwa yang melanda India, luput dari perhatian masyarakat Indonesia.

Baca juga: Doni Monardo: Kerinduan mudik dapat timbulkan hal tragis
Baca juga: Kemendes giatkan sosialisasi larangan mudik demi kesehatan bersama
Baca juga: Menaker keluarkan edaran imbau pekerja swasta tidak mudik Lebaran

 

Oleh Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kasus COVID-19 tinggi, Jateng tunda pelaksanaan PTM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar