WALHI: Penting turunkan emisi dari penggunaan lahan dan kehutanan

WALHI: Penting turunkan emisi dari penggunaan lahan dan kehutanan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati dalam diskusi virtual tentang ambisi netralitas karbon Indonesia, dipantau dari Jakarta pada Rabu (21/4/2021). (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati mengatakan pentingnya menurunkan emisi dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Indonesia menargetkan penurunan emisi dalam nationally determined contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri tau setara 834 juta CO2 ekuivalen (CO2e) dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.

Dalam diskusi virtual tentang ambisi net-zero emission atau netralitas karbon yang dipantau dari Jakarta pada Rabu, Nur Hidayati mengatakan meski telah dilakukan berbagai langkah untuk mengurangi deforestasi dalam bentuk penghentian pemberian izin baru tapi masih ada pembukaan dengan memanfaatkan izin yang telah keluar sebelumnya.

"Ini yang saya pikir perlu menjadi concern kita semua karena tanpa benar-benar menurunkan emisi dari sektor land use dan forestry akan sangat sulit sebenarnya bagi Indonesia untuk memenuhi target 29 persen dan 41 persen sebagaimana yang terdapat dalam NDC," ujarnya.

Baca juga: Guru Besar IPB tegaskan pentingnya mencapai netralitas karbon

Baca juga: Bappenas siapkan beberapa skenario Indonesia capai nol emisi karbon


Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Andri Wibisana dalam diskusi yang sama juga menyatakan jika tetap menjalankan kegiatan seperti biasa tanpa langkah mengambil langkah drastis terdapat kemungkinan Indonesia tidak akan mencapai target penurunan emisi. Kalau hal tersebut,diteruskan maka yang dicapai adalah kenaikan suhu bisa lebih dari 3-4 derajat.

Terkait pencapaian net-zero emission atau netralitas karbon Indonesia yang ditargetkan dicapai pada 2070, Andri mengatakan rentang waktu tersebut terlalu jauh.

"Harusnya bisa lebih cepat dari itu," ujarnya.

Dia menyoroti beberapa kebijakan yang dianggapnnya tidak mendukung usaha untuk mencapai netralitas karbon, seperti masih diberikannya kemudahan untuk industri ekstraktif seperti yang terkait batu bara.*

Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau jadi tujuan utama transformasi ekonomi

Baca juga: Indonesia dorong kolaborasi internasional capai target penurunan GRK

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu dukung strategi pendanaan perubahan iklim pemda

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar