Mitigasi krisis iklim akan efektif dengan skema "net zero emission"

Mitigasi krisis iklim akan efektif dengan skema "net zero emission"

Ilustrasi - Aktivis dari berbagai organisasi lingkungan berjalan menuju Taman Aspirasi Monas saat aksi krisis iklim di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (26/10/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Sebenarnya ada beberapa program stimulus yang sedang disiapkan di bidang energi, perkebunan dan sebagainya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan pemulihan ekonomi dan mitigasi krisis iklim pascapandemi COVID-19 akan efektif dikendalikan dengan skema "net zero emission".

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam di dalam webinar Earth Day Forum 2020 yang diselenggarakan Katadata di Jakarta, Rabu, mengatakan emisi gas rumah kaca (GRK) memang sempat turun di masa pandemi, namun ketika mesin perekonomian kembali dihidupkan dikhawatirkan akan kembali naik signifikan sehingga hal itu harus diantisipasi.

"Oleh karena itu kita mulai dibicarakan skema 'net zero emision', ini menjadi tantangan. Masalah ini tidak bisa lagi ditangani 'business as usual'," ujar dia.

Pemerintah, menurut dia, sudah memiliki fokus terkait dengan masalah lingkungan dan perubahan iklim sebagaimana yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2020-2024.

Baca juga: Anak muda sepakat hutan Papua benteng terakhir hadapi krisis iklim

Ia mengatakan pemerintah telah menyusun prioritas nasional terkait dengan perubahan iklim, lingkungan hidup dan ketahanan nasional, yang di dalamya ada target pencapaian emisi.

“Arah pembangunan seperti apa, isu perubahan iklim harus diantisipasi betul, karena dampaknya besar. Pemerintah sudah sangat aware buget-nya sudah ada dan rencana implementasinya,” ujar dia.

Oleh sebab itu, di dalam target pembangunan diharapkan ada keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan prioritas pembangunan rendah karbon.

Namun demikian, kata dia, untuk merealisasikan platform pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan itu perlu dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha.

“Sebenarnya ada beberapa program stimulus yang sedang disiapkan di bidang energi, perkebunan dan sebagainya. Selain berupaya menekan emisi tapi juga mendorong masyarakat dan dunia usaha bergerak dengan skema insentif ini, dan menerapkan energi terbarukan sehingga bisa mengisi satu sama lain,” kata Medrilzam.

Baca juga: Menggadang-gadang dana iklim
Baca juga: Menristek: Sirkular ekonomi bisa jadi solusi selesaikan krisis iklim


Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu dukung strategi pendanaan perubahan iklim pemda

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar