Pemkot Tangerang tunggu pemerintah pusat terkait kelanjutan PLTSa

Pemkot Tangerang tunggu pemerintah pusat terkait kelanjutan PLTSa

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan jawaban mengenai pengajuan tiga Raperda kepada DPRD di antaranya pengelolaan sampah perkotaan menggunakan konsep RDF dan PLTSa. ANTARA/dokumen

Pemkot Tangerang mendapatkan opsi penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang direkomendasikan KPK dan bisa menghemat biaya pengelolaan sampah.
Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan sampah perkotaan memakai Refuse Derived Fuel (RDF) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Rabu mengatakan PLTSa merupakan program pengelolaan sampah sesuai dengan Perpres No. 35 Tahun 2018.

Untuk percepatan pelaksanaannya, Pemkot Tangerang berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait seperti Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kemendagri. Kemudian Pemkot Tangerang juga meminta saran kepada KPPIP, BPKP Perwakilan Banten dan KPK.

Namun dalam perjalanan menunggu arahan tersebut, Pemkot Tangerang mendapatkan opsi penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang direkomendasikan oleh KPK dan bisa menghemat biaya pengelolaan sampah.
Baca juga: Menteri LHK masih terus dorong proyek PLTSa direalisasikan
Baca juga: Menristek dorong inovasi pengelolaan sampah hasilkan energi


"Makanya kita tunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, apakah cukup dengan RDF atau PLTSa," katanya dalam Rapat Paripurna pengajuan tiga Raperda kepada DPRD.

Pemkot Tangerang, lanjut Wali Kota, saat ini sedang mengajukan Raperda mengenai pengelolaan sampah kepada DPRD seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan.

"Sebab jika tak dikelola dengan baik maka sampah tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat," katanya.

Selain terkait Raperda tentang pengelolaan sampah, Wali Kota juga menjabarkan terkait Raperda tentang perubahan atas Perda No. 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 - 2023 dan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 3 tahun 20115 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

"Kalau Pemkot semangatnya agar bagaimana bisa menangani masalah perkotaan tanpa membebani APBD maupun APBN," kata Wali Kota Arief.
Baca juga: PLTSa Bantar Gebang hasilkan listrik 783,63 MWh pada 2020
Baca juga: WIKA-Indoplas dukung Jakpro bangun PLTSa terbesar di Indonesia

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Keramahan lingkungan PLTSa masih dalam Tahap pengujian

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar