KPU Makassar kembalikan sisa anggaran Pilkada Rp18,4 miliar

KPU Makassar kembalikan sisa anggaran Pilkada Rp18,4 miliar

Ilustrasi - Suasana saat pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar saat mendaftar di Kantor KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/Darwin Fatir.

KPU Kota Makassar telah mengembalikan SILPA hibah pasca-Pilwalkot Makassar 2020
Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya mengembalikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada pelaksanaan Pilkada Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, 9 Desember 2020, sebesar Rp18,4 miliar lebih ke kas pemerintah kota.

"KPU Kota Makassar telah mengembalikan SILPA hibah pasca-pengelolaan Pilwalkot Makassar 2020 kepada pemkot melalui Kas Daerah Pemerintah Kota Makassar," ujar Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi, Rabu.

Pengembalian SILPA tersebut kepada pemerintah setempat sebesar Rp18,428 miliar sesuai dengan hasil penghitungan anggaran yang digunakan selama proses tahapan hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Farid menjelaskan, besaran pengembalian anggaran tersebut dipengaruhi atas efisiensi anggaran pada belanja kegiatan KPU Kota Makassar pada pengorganisasian logistik dalam pengelolaan Pilwalkot Makassar Tahun 2020.

Selain itu, efisiensi pada lain hal Pilkada Makassar 2020 adalah proses pemilihan yang digelar tanpa adanya calon perseorangan serta nonsengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) sejak diluncurkan hingga penetapan pasangan calon terpilih. "Sehingga keadaan tersebut berdampak pada efisiensi, begitupula dilakukan efisiensi pada tiap komponen belanja semua divisi di KPU Makassar," ujarnya pula.

Sebelumnya, awal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Oktober 2019 untuk anggaran pilkada sebesar Rp78 miliar.

Namun belakangan, KPU Makassar mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar, karena akan digunakan pada penyesuaian honor tenaga ad hoc (petugas sementara) sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan, termasuk penambahan alokasi tempat pemungutan duara atau TPS.

Sebab, dari kalkulasi awal, untuk satu TPS maksimal 600 pemilih, hanya saja berubah seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19, sehingga aturan baru dikeluarkan maksimal 500 orang per TPS.

Hal itu tentu menambah beban anggaran dari semula sebanyak 2.099 TPS bertambah total menjadi 2.390 TPS tersebar di 153 kelurahan dan 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Total NHPD untuk pelaksanaan pilkada serentak untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar mencapai Rp84,2 miliar lebih, di luar dari pada bantuan anggaran untuk alat pelindung diri yang disiapkan dari APBN kepada sejumlah daerah di Indonesia dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Tercatat ada empat pasangan yang dinyatakan resmi bertarung, masing-masing nomor urut 1, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse (Danny-Fatma), nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman), nomor urut 3, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (Dilan), dan pasangan nomor urut 4, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH (Imun),

Hasil rapat pleno akhir usai penghitungan suara, KPU Makassar menetapkan pasangan nomor urut 1, Danny-Fatma sebagai pemenang, dengan perolehan 218.908 suara atau sebesar 41,3 persen. Disusul suara kedua pasangan Appi-Rahman 184.094 suara, kemudian di posisi ketiga pasangan Dilan memperoleh 100.869 suara atau 19,0 persen dan di posisi buncit pasangan Imun sebanyak 25.817 ribu suara, dengan persentase 4,9 persen.
Baca juga: Pilkada Makassar, Appi-Rahman ucapkan selamat kepada Danny-Fatma
Baca juga: Golongan muda Makassar hendaki pemimpin yang peduli lingkungan

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Harapan warga Cilegon untuk Wali Kota baru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar