Tiga Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan jadi contoh zona integritas

Tiga Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan jadi contoh zona integritas

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid. ANTARA/HO-Ditjen Perumahan Kementerian PUPR

Zona integritas tersebut merupakan bentuk komitmen dan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan melayani dengan sepenuh hati dalam kerangka reformasi birokrasi di bidang perumahan.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan yang mana tiga Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan akan dijadikan sebagai percontohan zona integritas di bidang perumahan tersebut.

“Zona integritas tersebut merupakan bentuk komitmen dan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan melayani dengan sepenuh hati dalam kerangka reformasi birokrasi di bidang perumahan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Tiga unit kerja yang telah dipilih untuk dicanangkan sebagai zona integritas (ZI) adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III (Wilayah Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I (Nusa Tenggara Barat), dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah).

Baca juga: Menteri PUPR apresiasi inisiasi Indonesia-Hungary Investment Fund

Khalawi menerangkan pencanangan zona integritas akan terus ditingkatkan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Apalagi banyak proyek pembangunan khususnya perumahan yang sangat dinanti hasilnya oleh masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Ia mengemukakan untuk menghindari hal tersebut pemerintah perlu melaksanakan audit pembangunan fisik dan keuangan secara bersamaan.

Dengan demikian, lanjutnya, apabila ditemukan dugaan pembangunan yang tidak sesuai di lapangan maka kontraktor pelaksana harus mengulang proses pembangunan dari awal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Proses pengawasan di lapangan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Adanya pengawas yang independen juga diperlukan agar pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik," terangnya.

Sebelumnya, Khalawi juga sudah mengajak para insinyur di Indonesia untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat khususnya program sejuta rumah.

"Sumbangsih dan dukungan di bidang infrastruktur dan perumahan sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia. Kami juga mengajak para insinyur Indonesia untuk ikut mendukung program perumahan yakni program sejuta rumah untuk masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Dukung KSPN Danau Toba, PUPR rampungkan konstruksi SPAM Merek

Menurut dia, peran insinyur dalam program sejuta rumah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hunian yang layak dengan struktur dan konstruksi bangunan yang baik.

Selain itu, ujar dia, para insinyur juga harus mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan baik serta tidak kalah bersaing dengan insinyur dari luar negeri.

Ia memaparkan saat ini ada sekitar 260.000 insinyur yang tersebar di Indonesia maupun negara lain.

"Namun demikian, masalah penyediaan perumahan bagi masyarakat menjadi tantangan besar bagi para insinyur Indonesia Dari data yang ada saat ini tercatat backlog perumahan masyarakat masih cukup tinggi yakni sekitar 7,8 juta unit," ujar Khalawi.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar