Banyak konsumen terjerat kasus, BPKN: revisi UU ITE mendesak dilakukan

Banyak konsumen terjerat kasus, BPKN: revisi UU ITE mendesak dilakukan

Ketua YLK Sulteng Salman Hadianto menyampaikan materi pada sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, di Palu. ANTARA/Muhammad Hajiji/am.

kita akan lakukan proses pencerdasan masyarakat terkait bagaimana penerapan UU ITE
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim menilai revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendesak untuk dilakukan, terutama menyusul semakin banyaknya kasus konsumen yang terjerat kasus hukum.

"Revisi UU ini sudah sangat mendesak dan memang sudah perlu dilakukan revisi khususnya di Pasal 27 ayat 3," kata Rizal dalam seri Diskusi Publik Perlindungan Konsumen bertajuk "Akankah Ada Stella-Stella lain....". Jumat.

Rizal menuturkan penggunaan UU ITE sudah banyak merenggut banyak korban. Padahal esensi dilakukannya revisi UU ITE pada 2016 lalu adalah untuk menata kembali perkembangan digital yang pesat.

"Tujuannya lebih ke tujuan ekonomis, bukan dipakai sebagai jebakan," katanya.

Baca juga: BPKN akui tak punya kewenangan eksekusi sengketa konsumen


Rizal mengungkapkan, Pasal 27 ayat 3 di UU ITE memang kerap menjadi masalah. Mulai dari kasus Baiq Nuril, guru perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum kepala sekolah, hingga kasus Prita Mulyasari soal kritikan atas pelayanan buruk di Rumah Sakit Omni International.

Kasus teranyar, yaitu kasus Stella Monica yang dipidanakan oleh klinik kecantikan usai mengunggah perbincangannya dengan dokter soal kualitas layanan sebuah klinik kecantikan via media sosial.

"(Dalam kasus Baiq Nuril), Presiden sampai harus keluarkan amnesti karena Presiden sadar ada persoalan dengan penggunaan Pasal 27 ayat 3 ini," katanya.

Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menjunjung perlindungan konsumen, lanjutnyq, BPKN tentu tidak ingin ada perlakuan yang tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: BPKN terima 1.276 pengaduan sepanjang 2020, e-commerce melonjak

Khusus pada kasus Stella,  menurut Rizal pihaknya tidak akan melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah bergulir. Namun, BPKN akan terus menyampaikan informasi soal penerapan UU ITE bagi para konsumen.

"Kita tidak akan lakukan intervensi proses hukum yang dilakukan di Surabaya tapi kita akan lakukan proses pencerdasan masyarakat terkait bagaimana penerapan UU ITE dan sekaligus ini akan jadi salah satu rekomendasi atau referensi bagi aparat penegak hukum di NKRI," imbuhnya.

Seorang konsumen klinik kecantikan, Stella Monica, didakwa mencemarkan nama baik Klinik Kecantikan L'VIORS usai mengunggah perbincangannya dengan dokter soal kualitas layanan klinik tersebut via media sosial.

Dalam perbincangan yang ditangkap layar (screenshoot) dan diunggah di Instagram Story-nya, Stella mengeluhkan kondisi wajahnya yang memburuk usai melakukan perawatan di klinik tersebut.

Baca juga: Kemendag: Konsumen diharapkan gunakan hak dan kewajibanya

Baca juga: Marak pengaduan asuransi, perlindungan konsumen butuh perhatian OJK

Baca juga: Anggota DPR: UU ITE perlu kembali ke niat awal yakni hak konsumen

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mahfud MD tegaskan UU ITE tidak akan dicabut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar