Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Jumat, mengatakan sosialisasi yang intensif membuat berbagai kalangan memahami kebijakan tersebut sehingga saat implementasinya tidak memunculkan persoalan di lapangan.
"Pemerintah daerah harus intensif menggelar sosialisasi tentang peniadaan mudik selama 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Perlu digaungkan kepada publik bahwa ada dua pintu masuk di lintas Sulawesi di daerah ini yang akan ditutup," katanya.
Baca juga: DPR kecam kepala daerah tak dukung kebijakan larangan mudik
Sosialisasi, katanya tidak hanya kepada publik di daerah ini, namun perlu bekerja sama dengan daerah-daerah tetangga di Sulawesi Utara untuk perbatasan di wilayah timur Kecamatan Atinggola serta Sulawesi Tengah di wilayah barat Kecamatan Tolinggula.
Hal itu, katanya, agar penumpukan orang dan kendaraan di dua pintu masuk ke Provinsi Gorontalo itu tidak terjadi.
"Kami DPRD mendorong pemerintah daerah untuk intensif menyosialisasikannya," katanya.
Pemerintah daerah, katanya, perlu memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, terkait dengan pelarangan mudik Lebaran 2021, agar pengetatan pembatasan jalur yang akan dilewati pemudik dapat ditangani dengan baik.
"Yang paling penting adalah memperkuat sosialisasi terkait pengetatan tersebut, untuk mencegah potensi kerumunan pelintas Sulawesi," katanya.
Baca juga: DKI larang mudik untuk jaga hasil baik penanganan COVID-19
Baca juga: Polisi Bangka Barat giatkan penyuluhan larangan mudik
Pewarta: Susanti Sako
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
