Menko Polhukam diskusi demokrasi dan nomokrasi di Unhas

Menko Polhukam diskusi demokrasi dan nomokrasi di Unhas

Menkopolhukam Moh Mahfud MD pada acara diskusi demokrasi dan nomokrasi di Makassar, Sabtu,(24/4/2021). ANTARA/HO.

Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Prof Moh Mahfud MD diskusi demokrasi dan nomokrasi bersama akademisi di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sabtu.

Mahfud MD mengatakan pilihan atas demokrasi diikuti dengan pilihan nomokrasi (kedaulatan hukum), namun dalam perjalanan sejarah Indonesia selalu terjadi tolak tarik antara politik dan hukum.

Artinya ketika pemerintahan berjalan demokratis, maka hukum berjalan responsif, ketika pemerintahan berjalan otokratis, hukum berjalan konservatif. Olehnya itu, untuk menegakkan supremasi hukum atas politik, kualitas demokrasi harus dibangun.

Baca juga: Mahfud: Perlunya keseimbangan antara demokrasi dan integrasi

Lebih lanjut, Prof Mahfud menambahkan situasi terkini menuntut kesadaran kolektif untuk membangun demokrasi, sekaligus nomokrasi yang saling mengimbangi menuju terwujudnya Indonesia maju.

Ia menegaskan jangan sampai terjadi demokrasi yang tidak dapat dikendalikan sehingga muncul solusi dalam bentuk hadirnya strongman atau kekuatan institusi.

"Hukum saat ini belum efektif, kadang kala aspirasi hukum masyarakat seringkali berbeda dengan penerapan hukum. Misal ada yang seharusnya dihukum tapi tidak dihukum," katanya.

"Demokrasi kita itu ada di persimpangan, kita perlu menguatkannya dan ini membutuhkan keterlibatan semua kalangan masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Mahfud: Demokrasi Indonesia masih fase demokrasi prosedural

Menurut dia, demokrasi saat ini cenderung berkembang liar karena terlalu liberal, korupsi merambah ke berbagai lembaga kekuasaan, dan demokrasi tumbuh secara transaksional.

Pejuang demokrasi sulit bergerak karena diganggu melalui proses yang secara formal demokratis.

Demokrasi yang pada umumnya disebut sebagai penghapus korupsi, sebaliknya menjadi jembatan untuk melakukan korupsi. Kekuasaan yang menurut demokrasi harus dibagi demi checks and balances, tetapi menyulitkan pemerintah untuk bertindak cepat karena sering diminta kompensasi politik agar disetujui.

Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA mengatakan saat ini demokrasi kita terkesan liberal, belum matangnya warga negara dan partai politik, dan semakin banyak oknum yang mencederai demokrasi melalui praktek politik uang, oligarki, dan warga yang belum cerdas berpolitik.

"Kehadiran pak Menteri akan memberikan perspektif untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait demokrasi," jelas Prof Dwia.

Baca juga: Mahfud MD soroti demokrasi kebablasan
 
Menkopolhukam Moh Mahfud MD pada acara diskusi demokrasi dan nomokrasi di Makassar, Sabtu,(24/4/2021).ANTARA/HO

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemerintah imbau penghentian penyelenggaraan pinjol ilegal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar