Menaker pastikan pengawas ketenagakerjaan awasi pelaksanaan THR 2021

Menaker pastikan pengawas ketenagakerjaan awasi pelaksanaan THR 2021

Tangkapan layar dari Menaker Ida Fauziyah dalam diskusi terkait THR yang diadakan FMB9 dipantau dari Jakarta pada Senin (26/4/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pengawas ketenagakerjaan akan terus megawasi kelancaran proses pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

"Kementerian Ketenagakerjaan setelah menerima pengaduan dalam Posko THR secara periodik membuat atensi, pemeriksaan kepada kepala dinas ketenagakerjaan provinsi untuk selanjutnya memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR 2021," kata Menaker, dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 dipantau dari Jakarta, Senin

Setelah itu, jelas Ida, pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha dan pekerja melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Dia juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus dibuat kesepakatan bipartit atau antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayaran.

Dispensasi bagi perusahaan yang terbukti keuangannya terdampak pandemi dan terkendala membayarkan THR, adalah sehari sebelum Idul Fitri.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada gubernur, bupati, wali kota setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," kata Ida.

Dia mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan pemerintah.

Baca juga: Kemenaker buka posko aduan pembayaran THR di 34 provinsi

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

Baca juga: Menaker luncurkan Posko THR 2021 pantau pengaduan terkait THR

Kemnaker juga sudah membentuk Posko THR 2021 di pusat dan di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengatasi keluhan terkait penyaluran tunjangan tersebut.

Baca juga: Kemnaker libatkan unsur pekerja dan pengusaha untuk Posko THR 2021

Sampai dengan 23 April 2021, Posko THR Kemnaker sudah menerima 194 laporan yang terbagi atas 119 konsultasi dan 75 pengaduan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Disnakertrans NTB terima 18 aduan THR tahun 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar