Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam keterangan pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Kamis siang, mengatakan, sejumlah kebijakan yang diambil Kementerian Pertahanan RI atas isu hak asasi manusia juga menjadi dasar pertimbangan keinginan peningkatan kerja sama itu.
"Dengan senang saya sampaikan kepada Presiden bahwa hasil reformasi militer dalam beberapa dekade ini, profesionalisme TNI dan sejumlah kebijakan Kementerian Pertahanan terhadap beberapa isu hak asasi manusia membuat AS akan memulai program kerjasama keamanan dengan Pasukan Khusus Indonesia," katanya.
Gates menambahkan, peningkatan kerja sama juga akan diikuti dengan kelanjutan reformasi TNI dan Kopassus dalam masa mendatang.
"Kami mempertimbangkan pembangunan kerjasama militer kedua negara dan hubungan yang lebih dekat dengan TNI dimasa yang akan datang," tegasnya.
Robert Gates setelah bertemu Presiden kemudian menuju kementerian pertahanan untuk pembicaraan bilateral dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro.
Sebelum bertemu Presiden Yudhoyono, Robert Gates mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membahas berbagai hal, terkait hubungan kedua negara terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Syarifuddin Tippe kepada ANTARA News mengatakan, tidak ada hal baru dalam pertemuan kedua menteri pertahanan itu, selain membahas kembali kerja sama yang telah dijalin kedua pihak dalam bidang pertahanan.
"Tidak ada hal baru yang signifikan yang diajukan Amerika Serikat kepada Indonesia, dalam kerangka kerja sama pertahanan kedua negara. Pembahasan hanya berbicara seputar kerja sama yang telah dilaksanakan kedua pihak untuk meningkatkan dan lebih memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah RI dan AS melalui kementerian pertahanan kedua negara sepakat untuk menegaskan kembali kerja sama di bawah kerangka kemitraan komprehensif serta penerapannya yang akan dituangkan dalam sebuah rencana aksi.
Kesepakatan itu tertuang dalam nota kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS yang memuat pengaturan kerangka kegiatan kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS, yang ditandatangani pada Juni 2010. (T.P008*F008/A041/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
