"Ketua Umum adalah Oesman Sapta dan Sekjen Benny Pasaribu," kata Sutrisno Iwantono, yang ditunjuk sebagai ketua harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), didampingi Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis.
Sementara itu bendahara adalah Herri Suginaryo, yang sebelumnya adalah Ketua HKTI Jatim, penasehat adalah Siswono Yudhohusodo yang sebelumnya adalah Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, kata Iwantono.
"Kepengurusan baru diharapkan sudah selesai satu bulan lagi dan diharapkan dilantik bulan depan," katanya.
Oesman Sapta terpilih menjadi ketua umum HKTI pada munas HKTI di Bali 12-15 Juli setelah munas yang diusung pengurus sebelumnya dinilai tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART.
Iwantono mengatakan, tidak ada istilah kepengurusan HKTI tandingan. "Munas kami yang benar yang sesuai AD/ART," katanya.
Iwantono mengatakan, setelah kepengurusan terbentuk maka HKTI akan melakukan program aksi yang konkrit untuk mewujudkan kemakmuran petani Indonesia. Pengurus HKTI 2010-2015 berupaya mewujudkan misi HKTI yakni peningkatan pendapatan petani, peningkatan produktivitas pertanian dan swasembada pangan.
Untuk memberdayakan petani dan pemantapan organisasi, HKTI akan melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan anggota, peningkatan ketrampilan dan manajemen, konsolidasi organisasi serta memastikan bahwa ketentuan organisasi berjalan dengan benar.
HKTI juga akan melakukan program advokasi yakni terhadap berbagai peraturan atau kebijakan yang kurang menguntungkan petani, memperjuangkan aspirasi kaum tani dan pembelaan kepada kaum tani atas berbagai lingkungan eksternal yang merugikan petani.
Kenaikan harga
Sementara itu mengenai upaya untuk mengatasi kenaikan harga-harga bahan pokok saat ini, Benny Pasaribu meminta Bulog diberdayakan. "Kita minta pemerintah agar lebih memberdayakan Bulog," kata Benny.
Pada saat panen raya, katanya, Bulog harus diberi peran untuk membeli sehingga lembaga itu memiliki persediaan komoditas.
"Bulog harus didukung oleh pemerintah terutama untuk menangani bahan pokok," katanya.
Jika Bulog memiliki stok yang mencukupi maka lembaga ini bisa melakukan stabilisasi harga saat terjadi lonjakan harga.
Saat ini, katanya, harga bahan pokok seperti dilepas kepada pasar saja dan seharusnya pemerintah bisa mengendalikan harga bahan pokok.
Ia mengingatkan bahwa undang-undang menyebutkan, produk yang menguasai orang banyak dikuasai oleh negara. "Hal ini berarti pemerintah boleh melakukan intervensi untuk melindungi petani dan masyarakat," katanya.(*)
(T.U002/S004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
