Kemenko Perekonomian: Ekonomi syariah di Indonesia berpotensi besar

Kemenko Perekonomian: Ekonomi syariah di Indonesia berpotensi besar

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin (kanan) menerima audiensi dari jajaran pimpinan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin sore (26/04/2021). (ANTARA/NN, BPMI-Setwapres/pri.)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah.

“Potensi keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Ini terlihat dari perkembangan indeks inklusi keuangan yang meningkat didukung dengan total aset keuangan syariah. Selain itu juga didukung penyaluran KUR Syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat,” kata Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada webinar bertajuk “Ekonomi Lokal Berbasis Syariah Bangkit dari Desa”, di Jakarta, Kamis.

Susiwijono mengatakan potensi besar di sektor keuangan dan ekonomi syariah didukung dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,2 persen dari total populasi.

Baca juga: Wapres: Digitalisasi berperan penting di perkembangan ekonomi syariah

Saat ini, Indonesia telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam hal pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar 99 miliar dolar AS.

Susiwijono mengatakan beberapa peluang yang diidentifikasi sebagai enabler dalam pengembangan keuangan syariah antara lain pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi dan pengembangan Islamic Fintech, regulasi keuangan syariah dan investasi Berdampak (ESG).

Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, lanjut dia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Selain itu, untuk pengembangan industri halal untuk mendukung ekonomi nasional diperlukan dukungan regulasi dan insentif pemerintah untuk mendorong pengembangan industri halal.

Baca juga: Wapres nilai RI perlu strategi agresif jadi produsen halal dunia

Pengembangan kegiatan usaha syariah untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM juga diperlukan dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha syariah.

Sementara itu, penguatan infrastruktur ekosistem untuk pengembangan industri syariah diperlukan dukungan koordinasi strategis antar stakeholders untuk memperkuat infrastruktur ekosistem industri syariah.

Selanjutnya, adanya banyak pondok pesantren (ponpes) di Indonesia juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah ponpes di Indonesia pada 2020 berjumlah 28.194 yang 44,2% di antaranya berpotensi ekonomi.

“Dengan jumlah ponpes tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia,” ujar Susiwijono.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kilas NusAntara Malam

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar