"Aktif dan tidak aktifnya seorang anggota DPR akan menentukan nasib anggota itu sendiri dan partainya pada lima tahun ke depan. Biarkan seperti air yang mengalir, antara yang rajin, yang kurang rajin. Bagi anggota DPR yang tidak aktif di DPR, tidak akan dipilih lagi oleh konstituennya karena mereka adalah wakil rakyat yang selalu dipantau," kata Ruhut di Jakarta, Minggu.
Dikatakannya, akibat anggota DPR yang tidak aktif di DPR akan berdampak besar terhadap partai.
"Pasti ada efek kepada partai dan jangan menyesal dan mempertanyakan kenapa bisa kalah," kata Ruhut.
Ia menyarankan kepada anggota DPR yang `malas` untuk segera memperbaiki diri.
"Saya hanya berharap, kalau sudah terpilih menjadi anggota DPR, maka harus disiplin, bekerja keras karena harus bertanggung jawab kepada konstituen dan partai," harapnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyarankan agar pemberian remunerasi dan sistem absensi dengan cara pemindai sidik jari terhadap anggota DPR diterapkan dan harus sejalan.
"Saya kira usulan itu diterapkan saja agar ada efek jera terhadap anggota DPR karena DPR tidak ada malunya," kata Salang.
Namun demikian, ia mengatakan, setelah diterapkan, maka perlu ada evaluasi atas pelaksanaan remunerasi dan absensi tersebut.
"Evaluasi harus dilakukan atas pelaksanaan dua hal tersebut. Jangan hanya sekedar wacana dan tidak ada implementasinya yang akhir-akhirnya DPR tetap mendapatkan gaji yang sama sebelum dilaksanakannya remunerasi itu
Ia menyebutkan, harus ada formulasi yang tepat untuk pemberlakuan remunerasi. Misalnya, 1 kali absen, dipotong sekian persen, 2 kali absen dipotong berapa persen.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengusulkan agar DPR memberlakukan sistem remunerasi karena rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna DPR maupun rapat-rapat Komisi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz mengusulkan diberlakukannya sistem absensi dengan cara pemindai sidik jari yang tujuannya dikaitkan dengan remunerasi itu.
"Dengan absensi menggunakan alat pemidai sidik jari bisa mengetahui tingkat kehadiran anggota DPR lebih ketat karena tidak bisa diwakili orang lain," kata Irgan.
Ruhut juga berharap kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menempatkan anggotanya di komisi-komisi sesuai dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan anggota DPR.
"Misalnya, Komisi III, komisi hukum yang isinya orang-orang yang mengerti tentang hukum. Ketika kita bicara soal hukum, ada anggota DPR dari fraksi lain yang hanya jadi penonton, diam. Itu menandakan fraksinya tidak profesional karena menempatkan anggota di tempat yang salah," kata anggota Komisi III itu. (*)
(ANT-134/A041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
