Kemenhub dan Pemda berkoordinasi jelang peniadaan mudik Lebaran 2021

Kemenhub dan Pemda berkoordinasi jelang peniadaan mudik Lebaran 2021

Penumpang membawa barang bawaan saat turun dari bus di Terminal Jati, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (1/5/2021). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

Pada kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi kebijakan larangan mudik yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengingat peningkatan kasus COVID-19 masih bertambah
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah Brebes, Tegal, dan Semarang jelang periode peniadaan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya bersama dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya juga telah melakukan koordinasi khususnya dalam hal pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik nanti.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan mudik sebelum dan sesudah tanggal tersebut guna mengurangi risiko penyebaran penularan COVID-19.

"Pada kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi kebijakan larangan mudik yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengingat peningkatan kasus COVID-19 masih bertambah," kata Budi dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Budi mengatakan, berdasarkan hasil tindak lanjut SE Nomor 13 Tahun 2021 dari Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Adapun kendaraan yang tetap diizinkan beroperasi berlaku yaitu: kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil, atau orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia; dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yg berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan ini saya mengajak seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk menelaah kembali SE Nomor 13/2021 dan Permenhub Nomor 13/2021 bahwa kita akan mengakomodir pergerakan masyarakat agar implementasi di lapangan tidak jauh berbeda dari maksud dan tujuan SE 13/2021 maupun PM 13/2021 tersebut," katanya.

Budi menambahkan, pada periode perjalanan orang sebelum pelarangan mudik yakni 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 hanya melakukan pengecekan terhadap syarat perjalanan saja.

Dalam rangka koordinasi tersebut, Dirjen Budi bersama jajarannya juga melakukan peninjauan ke beberapa terminal yaitu Terminal Tipe A Bawen, Terminal Penumpang Tidar Magelang, dan Terminal Tipe A Purworejo.

Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, Direktur Lalu Lintas, Suharto, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, dan perwakilan para instansi terkait.

Baca juga: 39 Pekerja migran Indonesia pulang ke Jember jelang Lebaran

Baca juga: Jabar keluarkan surat edaran batasi mobilitas antardaerah

Baca juga: Penumpang di empat terminal DKI turun jelang pelarangan mudik lebaran

Baca juga: Pemkot Bogor lakukan tiga hal sikapi larangan mudik Lebaran 2021

 

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

PT KAI Daop 2 Bandung catat penurunan penumpang 85%

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar