Anggota DPR minta Polri tindak penambangan ilegal batubara di Berau

Anggota DPR minta Polri tindak penambangan ilegal batubara di Berau

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI meninjau lokasi kecelakaan penambangan batubara ilegal di Desa Tanjung Lalan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kamis (22/10/2020). ANTARA/Handout/aa.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip meminta Mabes Polri memberantas penambangan batubara ilegal yang marak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

"Kalau memang ilegal, Polri harus bertindak, karena itu sudah masuk ranah hukum," kata I Made Urip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Menurut Made Urip, tambang ilegal akan merusak lingkungan hidup dan ekosistem, sehingga tak boleh dibiarkan.

"Kalau dibiarkan, nanti seperti di Kalimantan Selatan. Mata air tidak ada gara-gara ekosistem rusak, yang ada hanya air mata," jelas Made Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Baca juga: Polda Babel menertibkan penambangan timah ilegal di Bangka Tengah

Sebelumnya, ada 9 titik tambang ilegal diduga beroperasi di Berau. Aktivitas tambang batubara ilegal itu bahkan di luar prediksi. Jika sebelumnya disebutkan hanya ada dua titik, faktanya ada 9 titik yang beroperasi secara terang-terangan di dekat pemukiman penduduk.

Jumlah tersebut merupakan catatan dari hasil temuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau. Titik-titik yang disebutkan belum termasuk tambang-tambang yang sudah berhenti beroperasi.

“Kalau yang saya tahu perkembangannya itu ada sembilan titik,” kata Kepala DLHK Kabupaten Berau Sujadi kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Dia merinci, 9 titik tambang batubara ilegal itu tersebar di tiga kecamatan. Di Kecamatan Gunung Tabur ada 3 lokasi, Kecamatan Teluk Bayur 4 titik lokasi, dan Kecamatan Tanjung Redeb 2 lokasi.

Baca juga: Polda Sumbar tangkap tujuh tersangka kasus tambang ilegal

Praktik tambang ilegal ini tentu saja mengherankan karena dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Selain aktivitas pembukaan lahan, kegiatan pengangkutan batubara juga dilaksanakan tanpa kenal waktu.

Sujadi menyebut, dinas yang dipimpinnya tentu tidak bisa menindak aktivitas ilegal itu. Tambang ilegal, sebutnya, merupakan tindak pidana yang merupakan tugas aparat penegak hukum.

“Itu 'kan tindak pidana. Penambang ilegal itu tindak pidana, karena tidak ada izin segala macam sebenarnya 'kan. Karena itu tindak pidana, maka harus polisi langsung bertindak. Aparat keamanan dalam hal ini,” paparnya.

Sujadi menyebut temuan aktivitas tambang batubara ilegal itu sudah dilaporkan ke Bupati Berau Sri Juniarsih. Dia pun telah mengagendakan rapat koordinasi untuk mengatasi persoalan ini.

Baca juga: Walhi: Penambangan emas ilegal di Aceh Barat masih dibiarkan aparat

Pewarta: Tasrief Tarmizi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Anggota Komisi XI DPR dukung Pemkot Tangerang batasi pusat perekonomian

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar