Wapres: Ketidaktahanan pangan keluarga tak identik dengan kemiskinan

Wapres: Ketidaktahanan pangan keluarga tak identik dengan kemiskinan

Tangkapan layar - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Seminar Nasional Ketahanan Pangan Keluarga dan Amaliyah Ramadhan 1442 Hijriah, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara daring, Senin (3/5/2021). ANTARA/Fransiska Ninditya.

Sedangkan di tahun 2021, untuk bidang perlindungan sosial, Pemerintah memiliki alokasi Rp110,2 triliun
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan ketidaktahanan pangan keluarga di Indonesia tidak berkaitan dengan tingkat kemiskinan suatu rumah tangga, melainkan dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan gizi pangan.

"Ketidaktahanan pangan dalam keluarga tidak selalu identik dengan kemiskinan; tapi lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi, perilaku dan pola konsumsi pangan, serta pilihan diet masing-masing orang," kata Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Seminar Nasional Ketahanan Pangan Keluarga dan Amaliyah Ramadhan 1442 Hijriah secara daring, Senin.

Merujuk pada riset Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Wapres menyebutkan ada empat kategori ketahanan pangan di tingkat keluarga, yakni tahan pangan atau food secure, rawan pangan tanpa kelaparan, rawan pangan kelaparan moderat dan rawan pangan kelaparan akut.

"Sebagian besar rumah tangga responden (64 persen) berada dalam kategori tahan pangan dan sisanya adalah kelompok rentan yang berada dalam kategori rawan pangan, yaitu rawan pangan tanpa kelaparan (28,84 persen), rawan pangan kelaparan moderat (10,14 persen) dan rawan pangan kelaparan akut (1,95 persen)," ucap-nya menjelaskan.

Baca juga: Wapres: Ketahanan pangan berpengaruh pada stabilitas politik negara

Baca juga: Wapres: Perwujudan ketahanan pangan masih jadi pekerjaan rumah


Wapres mengatakan kepada kelompok rentan, Pemerintah telah melakukan program jaring pengaman sosial khususnya di masa pandemik COVID-19.

Bagi mereka yang bekerja di sektor informal, berpendapatan tidak tetap dan termasuk kelompok rumah tangga miskin, lanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp230,21 triliun di tahun 2020.

"Sedangkan di tahun 2021, untuk bidang perlindungan sosial, Pemerintah memiliki alokasi Rp110,2 triliun," tutur-nya.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, Wapres mengatakan Pemerintah memiliki program pemberdayaan bagi masyarakat yang dijalankan di Kementerian Pertanian.

Beberapa program untuk peningkatan ketahanan pangan tersebut antara lain Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Pertanian Keluarga (Family Farming), Pekarangan Pangan Lestari dan Pekarangan Pangan Lestari Stunting.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres imbau empati media kepada tenaga kesehatan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar