Gubernur Kepri antisipasi pemulangan PMI melalui pelabuhan tidak resmi

Gubernur Kepri antisipasi pemulangan PMI melalui pelabuhan tidak resmi

Ratusan eks TKI dari Malaysia diperiksa oleh tenaga kesehatan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. ANTARA/Nikolas Panama.

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad melakukan langkah antisipasi kedatangan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal dan non prosedural melalui jalur laut pada pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di daerah tersebut.

Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin mengatakan, kepulangan PMI secara ilegal dan non prosedural berpotensi terjadi sebagai dampak kebijakan pemerintah meniadakan mudik lebaran pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei tahun 2021.

Baca juga: Ratusan pekerja migran dari Malaysia tiba di NTB

Oleh karena itu, Ansar mengaku sudah mengeluarkan surat resmi tentang permintaan bantuan ke TNI/Polri untuk melakukan antisipasi kedatangan PMI non prosedural.

Surat Gubernur Kepri tersebut bernomor 458/SET-SETC19/V/2021 dan dikeluarkan Minggu tanggal 2 Mei 2021.

"Kita minta bantuan TNI/Polri agar melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas patroli laut serta pengawasan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang berpotensi menjadi pintu keluar masuknya PMI non prosedural," kata Ansar Ahmad.

Baca juga: Pelayaran Malaysia-Batam dibatasi selama larangan mudik Lebaran 2021

Upaya tersebut, kata dia, dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penghentian penyebaran COVID-19 di wilayah Kepri.

Pemulangan ribuan PMI dari Malaysia melalui pelabuhan resmi Batam dan Tanjungpinang disinyalir menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus COVID-19 di Kepri belakangan ini.

Baca juga: P4TKI catat 143 PMI Madura meninggal dunia

Ansar Ahmad terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan khusus agar persoalan pemulangan PMI melalui dua pintu masuk tersebut tidak melahirkan klaster baru-klaster baru penyebaran COVID-19.

Kebijakan seperti pembentukan Satgas Daerah Perlintasan Penanganan COVID-19, pemberlakuan tes usap dan karantina bagi semua PMI yang masuk, serta kegiatan testing, tracing dan treatment (3T) bagi PMI yang positif COVID-19 juga sudah dilakukan.

"Berbagai upaya kita lakukan agar persoalan COVID-19 bisa terus ditekan. Kita juga sudah membuat surat secara khusus ke Kapolda, Danlantamal IV, Dan Guskamla Koarmabar I serta ke Kepala Kanwil Hukum dan HAM di Kepri, agar pemulangan PMI ini ditangani dengan serius termasuk PMI yang pulang melalui jalur non prosedural," demikian Gubernur Ansar.
 

Pewarta: Ogen
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

133 pekerja migran ilegal dipulangkan ke Tanjungbalai

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar