KSP panggil kementerian dan BUMN terkait pembangunan Maluku Barat Daya

KSP panggil kementerian dan BUMN terkait pembangunan Maluku Barat Daya

Warga Pulau Marsela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku menyambut baik pengerjaan ruas jalan lingkar Marsela sepanjang 34 Km yang dikerjakan pihak BPJN Maluku, meski pun masih tersia 19,5 Km belum dihotmix dan masih berbentuk jalan sirtu. (28/4) (daniel leonard)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan memanggil dua Kementerian dan dua BUMN terkait untuk menindaklanjuti realisasinya.

“Kami ingin memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan dengan Australia dan Timor Leste,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati MBD Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Febry mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Karena perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda depan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pertemuan ini pun merupakan bagian dari program “KSP Mendengar” yang dicanangkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Baca juga: KSP minta percepatan 40 persen belanja barang-jasa Pemda dipasok UMKM

Bupati Noach menuturkan, MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku karena infrastruktur yang sangat minim di daerah ini.

Beberapa infrastruktur yang diusulkan antara lain jalan lingkar, air bersih, serta listrik dan BBM. “Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia,” kata Noah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan menuturkan, Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jalan di MBD selama 2021-2024.

Baca juga: Moeldoko beri perhatian terhadap PCR test dan vaksinasi pekerja migran

“Terhadap usulan ruas yang belum terakomodasi, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan perencanaan teknisnya terlebih dahulu,” ujar Yudha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Air Tanah dan Air Baku Iriandi Azwartika menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan penyediaan air baku dan penyaluran air bersih di MBD. Hal ini terkait pula dengan upaya pengentasan stunting di daerah-daerah perbatasan.

Dukungan penuh untuk pembangunan perbatasan juga datang dari BUMN. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua PLN Syamsul Huda menegaskan, PLN akan memastikan seluruh desa di MBD teraliri listrik pada tahun 2023.

Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan, Pertamina tahun ini akan membangun dua SPBU baru guna menjalankan arahan Presiden terkait BBM Satu Harga.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KSP Moeldoko minta setiap produk UMKM disematkan brand MotoGP

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar