Nunukan (ANTARA) - Anggota DPRD Nunukan mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), memaksimalkan pengelolaan sektor pariwisata karena dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan Hamsing saat membacakan hasil telaah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020 di gedung DPRD Nunukan pada Selasa.

Ia berpendapat Kabupaten Nunukan memiliki kawasan-kawasan yang layak dijadikan destinasi wisata khususnya pantai dan hutan mangrove namun saat belum dikelola dengan maksimal.

Hamsing dalam keterangan yang dibacakan melalui rapat paripurna yang dihadiri 18 orang dari 25 anggota DPRD ini, mengatakan Pemkab Nunukan telah melakukan berbagai terobosan pada sektor pariwisata dengan melibatkan pemerintahan desa.

Hanya saja, pengelolaan sektor pariwisata tersebut belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara utuh sehingga ke depannya perlu mendapatkan perhatian dan gelontoran anggaran melalui APBD.

Sebab, kata dia, apabila sektor pariwisata dikelola dengan baik maka tentunya perekonomian masyarakat akan terangkat khususnya pelaku UMKM.

"Kami berkeyakinan apabila sektor pariwisata dikelola dengan serius maka dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Karena banyak kawasan-kawasan di Kabupaten Nunukan yang bisa dijadikan destinasi wisata," kata Hamsing.
Baca juga: Kaltara belajar pengelolaan desa wisata di Sleman
Baca juga: Pesona wisata kerajaan Bekantan Kaltara

Pewarta: Rusman
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021