Menhub, Ketua DPR, Kakorlantas pantau Tol Trans Jawa naik helikopter

Menhub, Ketua DPR, Kakorlantas pantau Tol Trans Jawa naik helikopter

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Kakorlantas Irjen Pol Istiono memantau arus lalu lintas di Tol Trans Jawa, Rabu (5/5). (Adimas Raditya)

Upaya ini akan kami mulai dengan meningkatkan kewaspadaan, terutama pemudik yang menggunakan jalur darat.
Cirebon (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi memantau langsung arus lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Trans Jawa menggunakan helikopter pada Rabu siang.

Mendarat sejam kemudian di Bandara Cakrabhuwana Cirebon, Jawa Barat,  Menhub dan rombongan menuju ke Polresta Cirebon untuk melakukan rapat koordinasi kesiapan posko pengendalian transportasi.

Dalam paparannya, Budi Karya mengatakan perlunya kewaspadaan pada potensi pemudik, khususnya pengguna transportasi darat, mobil pribadi, dan sepeda motor.

"Upaya ini akan kami mulai dengan meningkatkan kewaspadaan, terutama pemudik yang menggunakan jalur darat," katanya.

Baca juga: Menhub lepas Tim Gabungan Pengendalian Arus Lalu Lintas

Menhub meminta kolaborasi, pengawasan, dan soliditas yang terjalin dapat terus ditingkatkan.

Ia juga berharap upaya yang akan dilakukan dapat berjalan dengan efektif.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa kolaborasi dan soliditas bersama lembaga terkait harus nyata secara langsung dan diimplementasikan di lapangan.

"Jangan sampai petugas di lapangan tidak sepemahaman atas apa yang dilakukan ini. Tentunya kita tidak ingin ada preseden buruk atas kebijakan yang telah dikeluarkan," ujar Puan.

Baca juga: Menhub imbau masyarakat tidak mudik Lebaran lebih awal

Puan juga mengapresiasi kinerja petugas yang telah menangkap travel gelap. Meski demikian, ia meminta upaya penegakan hukum tetap dilakukan dengan cara humanis.

"Harus fleksibel, kalau kita kemudian lakukan dengan keras maka masyarakat tidak akan respek dengan petugas," ujarnya.

Ia juga meminta petugas dan masyarakat untuk menyamakan persepsi bahwa kebijakan peniadaan mudik dilakukan agar pandemi segera selesai dan suka cita Idul Fitri tetap terjaga.

Kemudian, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2021 akan digelar selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.

Baca juga: Menhub ungkap 18 juta orang tetap akan mudik Lebaran 2021

Ia mengatakan Polri melibatkan sebanyak 155.000 personel gabungan terdiri atas 90.502 personel Polri dan 11.533 personel TNI serta 52.880 personel instansi terkait.

Dalam operasi ini, kata Istiono, semangat yang ingin ditanamkan adalah upaya Polri dalam mencegah COVID-19 melalui penyekatan dan penegakan protokol kesehatan.

"Prioritas kami langkah preventif secara humanis sehingga masyarakat mematuhi prokes, laksanakan penegakan hukum upaya yang terakhir kepada oknum yang menciptakan kluster baru Covid-19," ujar Istiono.

Penyekatan dalam Operasi Ketupat 2021 akan dilaksanakan di 381 pos penyekatan mulai dari Lampung hingga Bali.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ini sebab Malut tak alami kontraksi menurut Luhut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar