Pakar: Mobilitas antar kota maupun dalam kota tetap berisiko penularan

Pakar: Mobilitas antar kota maupun dalam kota tetap berisiko penularan

Petugas melakukan penyekatan di perbatasan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan untuk mengecek dokumen perjalanan masyarakat yang melintas. (ANTARA/Bayu Pratama Syahputra)

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Dr dr Syamsul Arifin MPd mengatakan mobilitas antar kota maupun dalam kota tetap mempunyai risiko penularan, sehingga keputusan pemerintah untuk melarang mudik lokal dinilainya sangat tepat.

"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini tentunya berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 yang naik cukup signifikan dan belum bisa dikendalikan, jadi sangat tepat melarang semua mobilitas di momen Lebaran ini termasuk aglomerasi," kata dia di Banjarmasin, Sabtu.

Menurut Syamsul, membeda-bedakan kondisi wilayah terkait larangan mudik justru dinilai masyarakat ketidakadilan. Untuk itulah, satu kalimat yaitu "melarang segala bentuk mudik" wujud pemerintah tak pilih kasih di mata publik.

"Sekarang kembali ke masyarakat, sudah jelas dilarang mudik jangan beropini macam-macam mencari pembenaran untuk tetap mudik. Kebijakan pemerintah ini semata-sama untuk menyelamatkan kita semua dari potensi penularan COVID-19 bukan hal lain," papar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.

Baca juga: Terminal Kalideres antisipasi terminal bayangan dengan manifes

Baca juga: Larangan mudik, BPJT berharap penambahan personel dalam penyekatan tol


Sebelumnya pemerintah memperbolehkan mobilitas di wilayah aglomerasi dinilainya jadi kebijakan yang membingungkan bagi masyarakat. Kecemburuan sosial pun mengemuka khususnya bagi mereka yang tidak bisa mudik di kota yang jauh dari tempat tinggal seperti lintas provinsi.

Namun, semua opini negatif tersebut hilang dengan sendirinya seiring pemerintah menegaskan tak mengizinkan mudik lokal dan kegiatan mobilitas lainnya antar kota atau kabupaten dalam provinsi.
Petugas melakukan penyekatan di perbatasan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan untuk mengecek dokumen perjalanan masyarakat yang melintas. (ANTARA/Bayu Pratama Syahputra)


Dalam pelaksanaan penyekatan di lapangan, diharapkan ada ketegasan petugas tanpa toleransi, kecuali alasan lain selain aktivitas mudik didasarkan dokumen perjalanan yang telah diatur.

"Tes secara acak antigen juga bagus dan sangat kami apresiasi. Hal ini sebagai efek jera sekaligus edukasi ke masyarakat yang masih nekat mencoba mudik. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat betul-betul sadar kebijakan larangan mudik ini harus dipatuhi," ujarnya.*

Baca juga: Wakapolri pantau arus mudik di Pelabuhan Bakauheni

Baca juga: Menhub sebut penumpang di stasiun dan terminal turun signifikan

Pewarta: Firman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kalsel kembangkan digitalisasi rantai pasok sawit

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar